Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan saat ini pemerintah fokus pada skala pembangunan dan perbaikan kualitas SDM melalui reformasi. Maka itu, peran pers sangat dibutuhkan sebagai partner (mitra) untuk menginformasikan dan mengedukasi dalam menyampaikan program pembangunan yang dilakukan pemerintah.

"Tahun ini sebanyak Rp 410 triliun dicurahkan untuk infrastruktur sedangkan untuk mengurangi kemiskinan Rp 283,7 triliun melalui berbagai program seperti PKH, KIP, rastra dan layanan kesehatan. Di samping itu juga ada sektor-sektor yang potensial dan APBN anggarkan Rp 365,8 triliun untuk reformasi birokrasi," terang Sri Mulyani saat hadir di agenda Hari Pers Nasional (HPN) dalam acara Konvensi Nasional Media Massa di Hotel Grand Inna Padang, Kamis (8/2).

Tema yang diusung dalam acara bertemakan 'iklim bermedia yang sehat dan seimbang, mempertahankan eksistensi media massa nasional dalam lanskap informasi global' itu, juga dihadiri Dewan Pers, tokoh pers dan pelaku usaha media di Indonesia.

Sri Mulyani mengatakan, seluruh masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses serta menikmati hasil pembangunan dari seluruh sektor berkembang, sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja dan memberantas kemiskinan. Dalam menangapi terminologi kekinian, dirangkum dalam istilah pembangunan ekonomi yang inklusif.

"Menghadapi dunia yang berubah, ekonomi Indonesia menunjukkan kinerja yang cukup baik. Meski masih terpengaruh dampak ekonomi global termasuk harga komoditas, ekonomi Indonesia melambung (rebound) pada 4 tahun terakhir," katanya.

Di tahun lalu, lanjutnya, tumbuh 5,07 persen yang didorong pemulihan di bidang investasi dan ekspor dan pihaknya terus mendorong dalam peningkatan ekonomi. "Kita pemegang estafet penerus cita-cita leluhur. Menjaga Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur," ucapnya.

Dalam era digital, Sri Mulyani menambahkan, perkembangan inovasi informasi dengan terciptanya artificial intellegence dan modifikasi genetik membuat dunia yang sama sekali berbeda. Perubahan diperlukan baik dari sisi sarana dan isi termasuk penyajian agar memiliki koneksi dengan perasaan, dan pikiran.

"Pers adalah salah satu pemangku kepentingan sekaligus aktor penting dalam pembangunan negara kita. Kepentingan kita sama, membangun dan memajukan Indonesia untuk ciptakan kemakmuran," ulasnya.

Dikatakannya, pers Indonesia harus terus menjaga dan memupuk profesionalisme dalam proses pembangunan di Indonesia untuk menumbuhkan ekonomi yang inklusif. Dijelaskannya, seperti pada masa perjuangan kemerdekaan, pers sebagai partner terpercaya dari pemerintah.

"Sebagai Menteri Keuangan, kami berkepentingan agar pers menjadi sarana untuk menyampaikan informasi faktual mengenai ekonomi Indonesia dan APBN adalah uang rakyat yang harus dipahami dan dijaga serta dikritisi oleh masyarakat secara transparansi, akuntabilitas, sangat penting. Ini hanya dapat dikembalikan kepada masy apabila pers konstruktif," jelasnya.

Ditegaskannya, pemerintah komitmen untuk kelola keuangan negara. Pada 2018, diperkirakan 5,4 persen pertumbuhan, pengurangan pengangguran ditarget 5 sampai 5,3 persen. Sedangkan pengurangan kemiskinan di bawah 10 persen, pengurangan kesenjangan di bawah 0,38 gini ratio.

"144 karakter dibandingkan 300 halaman nota keuangan tentu tidak mudah, masyarakat perlu memahami agar mereka merasa memiliki. Dengan memiliki, maka pemerintah akan mendapatkan dorongan dan support meskipun dalam bentuk kritik. Itu suatu dukungan berdasarkan pemahaman atas peliknya masalah di Indonensia," cetus Sri Mulyani.

"Dengan sejarah pers, saya ingin ajak seluruh insan pers Indonesia untuk berkarya dan menjaga negara Republik Indonesia. Kita semua bertanggung jawab untuk bisa kembangkan," pungkasnya.