Merdeka.com - Pemerintah hanya akan membiayai program vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) mulai tahun 2022. Selain itu, pemerintah akan menerapkan vaksin berbayar kepada masyarakat.

"Rencananya nanti, yang tahun depan negara hanya akan membayari yang PBI," ujar Budi saat rapat dengan Komisi IX DPR RI, Senin (13/9).

Rencana yang disusun pemerintah, program vaksin Covid-19 bagi masyarakat PBI meliputi suntikan dosis pertama, kedua, dan ketiga atau booster. Vaksin untuk masyarakat PBI akan ditanggung APBN.

"PBI akan mendapatkan satu kali booster. Kebutuhan dosisnya adalah sejumlah orang yang mendapatkan booster, ditambah buffer 10 persen," kata Budi.

Pemerintah juga masih membiayai vaksinasis Covid-19 untuk anak usia 12 tahun. Pemerintah menargetkan 4,4 juta anak akan menerima dua dosis vaksin.

Pekerja Bukan Penerima Upah Kelas III (PBPU) juga akan masih menerima vaksin gratis, termasuk booster. Biayanya ditanggung oleh pemerintah daerah.

"Nanti kita akan alokasikan dana bagi Pemda untuk melakukan vaksinasi dosis ketiga, tapi nanti akan menjadi beban Pemda, nanti kita atur," jelas Budi.

Di luar dua kategori itu, masyarakat bisa membeli vaksin secara mandiri. Termasuk juga vaksin booster. Masyarakat bisa memilih sendiri vaksin yang disediakan pemerintah. Kata Budi, seperti membeli obat di Apotek.

"Sisanya, rakyat bisa membeli vaksinnya sendiri, jenis vaksinnya nanti akan kita tentukan yang sudah mendapatkan emergency use listing dari WHO. Dan orang-orang bisa memilih vaksinnya apa, sama seperti beli obat di apotek," kata Budi.

Namun, skema vaksinasi di tahun 2022 itu masih berupa rencana yang disusun pemerintah dan belum final. Kata Budi, masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan.

"Ini masih rencana, kita masih perlu memfinalkan lagi dengan teman-teman di pemerintahan, satu atau dua kali putaran, tapi untuk update teman-teman di DPR," kata Budi.