Menhan Ryamizard: Jati Diri TNI Sejati Adalah Tentara Rakyat, Pejuang dan Profesional

Merdeka.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, memimpin langsung upacara serah terima jabatan Sekjen Kemhan dan Sahli Menhan Bidang Politik Kementerian Pertahanan di Gedung Kementerian Pertahanan pada Selasa (19/2).

Sekjen Kemhan sebelumnya dijabat Marsekal Madya TNI Hadiyan Sumintaatmadja. Posisinya digantikan Laksamana Muda TNI Agus Setiadji. Sedangkan untuk Staf Ahli (Sahli) Menhan Bidang Politik Kementerian Pertahanan sebelumnya dijabat Marsda TNI Danardono Sulistyo Adji. Posisinya digantikan Laksamana Pertama TNI Ir. A. Budiharja Raden.

Ryamizard berpesan Sekjen Kemhan baru dapat mewujudkan Visi dan Misi Menteri Pertahanan menjadi rumusan yang konkrit dan tepat sasaran.

"Di sini lah Sekjen dituntut untuk memainkan Peran strategis guna mengkoordinasikan Proses transformasi Kebijakan Pertahanan Negara menjadi Program Kerja Pertahanan berdasarkan Gambar Besar Arsitektur Pertahanan Negara yang telah disahkan," ucap Ryamizard saat upacara serah terima jabatan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (19/2).

Ryamizard menekankan kepada Sekjen baru Laksamana Muda TNI Agus Setiadji kebijakan prioritas saat ini yang menjadi penekanan Menhan adalah Kebijakan 'TNI Back To Basic'. Yaitu bagaimana mengembalikan hubungan Kemhan dan TNI kepada roh dan jati dirinya yaagng sejati sesuai amanat konstitusi yang disusun oleh para pahlawan kemerdekaan dan Para Pejuang Pendiri Bangsa (the Founding Fathers).

"Jati diri Prajurit TNI sejati adalah jati diri prajurit sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara Nasional, dan tentara Profesional untuk selalu dapat dicerminkan dalam pola pikir dan pola tindaknya. Segera jabarkan Kebijakan ini menjadi konsep yang komprehensif untuk dapat direalisasikan menjadi kebijakan operasional pada tataran Strategis, Operasional dan Taktis," ujarnya.

Tak hanya itu, terkait dengan tugas-tugas Sahli Menhan Bidang Politik, Ryamizard mengingatkan semua memahami bahwa pertahanan sangat berkaitan erat dengan politik negara. Politik Tentara adalah Politik Negara yaitu Bagaimana Menjaga Keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai harga mati yang tidak boleh ditawar-tawar lagi.

"Demikian juga dengan keamanan nasional sangat dipengaruhi oleh suasana politik baik dalam maupun luar negeri. Demokrasi kita hanya satu yakni Demokrasi Pancasila. Tidak ada lagi Demokrasi Sektoral, Demokrasi Partai, Golongan, Demokrasi TNI dan Polisi. Sekali lagi hanya satu Demokrasi yaitu Demokrasi Pancasila," ungkapnya.

Ryamizard mengimbau, pejabat baru harus mampu mengantisipasi hal-hal politik yang berdampak pada penyelenggaraan pertahanan negara. Dengan demikian keberadaan Sahli Menhan Bidang Politik menjadi sangat signifikan dalam memantau serta menganalisa perkembangan politik tanah air maupun kawasan untuk kemudian dijadikan masukan bagi pimpinan Kemhan dalam merumuskan kebijakan pertahanan negara.

"Menghadapi hal itu, maka pengkajian atas tantangan tugas ke depan membutuhkan figur pejabat yang memiliki kemampuan komperhensif yang didukung oleh integritas yang tinggi khususnya bagi pejabat Staf Ahli Menhan," ujar dia.

Menhan berharap terus berupaya untuk selalu mencari terobosan-terobosan baru, sehingga kita dapat melaksanakan program kerja Kemhan dengan berhasil. Berbagai pandangan dan wacana yang berkembang di publik dapat kita jadikan masukan dan pertimbangan.

"Tentunya masukan atau wacana tersebut kita analisis dalam koridor kebijakan pertahanan yang kita sudah buat. Apabila sesuai dengan tujuan dan arah kebijakan pertahanan negara, hal tersebut dapat diakomodir," katanya.