Membangun wilayah perbatasan dengan kesejahteraan dan keamanan

Kamis, 26 Juli 2018 20:04 Reporter : Ya'cob Billiocta
Membangun wilayah perbatasan dengan kesejahteraan dan keamanan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. ©2018 Merdeka.com/Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai menegakkan kedaulatan di perbatasan bukan sekadar urusan keamanan, namun juga kesejahteraan. Hal itu utamanya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme masyarakat di perbatasan, serta meyakinkan bahwa mereka merupakan bagian penting dari bangsa ini.

"Ketika hidup masyarakat kita di perbatasan sudah baik, maka mereka dengan sendirinya akan berpikir tentang keamanan," kata Moeldoko kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/7).

Sebagai negara yang merentang luas dan berbatasan dengan negara lain, Indonesia tidak terhindarkan dari masalah-masalah di perbatasan. Mulai dari pergeseran patok, sampai kejahatan transnasional berupa penyelundupan atau imigran ilegal.

Dalam konteks tersebut, Moeldoko menjelaskan bahwa pemerintah akan menggunakan dua model pendekatan. Yaitu kesejahteraan dan juga keamanan. "Kurang tepat bila batas negara dikelola dari sisi keamanan," tutur Moeldoko yang pernah menjadi Panglima Daerah Militer Tanjungpura, daerah perbatasan dengan Malaysia, di Kalimantan Barat, tahun 2010.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa bila pendekatan keamanan saja yang diutamakan, maka negara akan menempatkan personel militer dan alat utama sistem pertahanan (alutsista) di sepanjang 2.000 km perbatasan antara Kalimantan dengan Malaysia.

"Lebih efisien mana kalau kita bangun basis perekonomian di daerah itu?" ujarnya lagi.

Atas dasar pertimbangan itu pula, tahun ini pemerintah membangun empat pasar bernama Toko Indonesia di Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Malaysia. "Sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya terjamin, hidup dengan baik," terangnya.

Pelibatan masyarakat di perbatasan dalam menjaga kedaulatan negara itu, dia sebut dengan konsep Public Private People Partnership. "Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pembangunan, jadi menimbulkan sense of belonging," timpal Moeldoko.

Ditambah dengan pembangunan infrastruktur, seperti trans Kalimantan atau trans Papua, Moeldoko berharap pembangunan di perbatasan akan membuat masyarakat di sana terkoneksi secara batin. "Mereka merasa bagian dari Indonesia," pungkasnya.

Terpisah, menurut anggota Komisi V DPR, Syarif Abdullah Alkadrie, pembangunan infrastruktur hingga ke daerah perbatasan dan pulau terluar sangat bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tersebut.

"Pembangunan memberikan dampak ekonomi bagi daerah perbatasan," ujar politikus Partai NasDem itu kepada wartawan di gedung Parlemen.

Setidaknya, lanjut Syarif, kebijakan pembangunan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempermudah akses dan memperpendek jarak tempuh bagi masyarakat sekitar. "Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi selama tiga tahun patut didukung penuh oleh Komisi V," kata Syarif yang berasal dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat itu.

Sedangkan Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi menuturkan, selain penekanan pada aspek kesejahteraan, keamanan juga tidak boleh terlalu terpinggirkan. Apa yang dilakukan berbagai pihak dalam pemerintah, adalah mengutamakan dua hal tersebut.

"Kesejahteraan penting, tapi tidak bisa lepas dari pendekatan keamanan. Jangan sampai ekonomi bagus namun keamanannya juga masih rawan," tuturnya.

Menurutnya, penting bagi pemerintah melakukan pemetaan potensi-potensi yang dapat dikembangkan di wilayah perbatasan, guna menunjang perekonomian. Dengan demikian, dapat terjadi keselarasan antara pembangunan infrastruktur dengan pembangunan potensi daerah, yang berujung kepada kesejahteraan masyarakat di perbatasan.

"Dengan pembangunan yang optimal, mereka merasa menjadi bagian penting dari Indonesia, dan tentunya rasa nasionalisme akan semakin menguat," pungkasnya. [cob]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini