Memalukan, Jateng enggan promosikan 'wisata seks' Gunung Kemukus

Merdeka.com - Wisata ziarah Gunung Kemukus di Sragen, Jawa Tengah menjadi pemberitaan hangat di media televisi Australia, Special Broadcasting Service (SBS). Di Negeri Kanguru tersebut, SBS merupakan satu dari lima lembaga penyiaran yang memiliki jaringan luas.

Dalam program Dateline di SBS One yang berjudul 'Sex Mountain', reporter SBS, Patrick Abboud, bingung saat melihat praktik ritual seks di Gunung Kemukus yang bercampur dengan prostitusi.

Menanggapi hal tersebut, Divisi Destinasi Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) Jawa Tengah, Bambang (Mbenk) Mintosih tak tertarik untuk mempromosikan potensi wisata di Gunung Kemukus. Citra negatif lokasi tersebut dikhawatirkan bisa menular ke destinasi wisata lain di Jawa Tengah.

"Sampai saat ini kami belum pernah dan belum tertarik untuk mempromosikan Gunung Kemukus. Memang kami tidak ada rencana untuk mempromosikan. Selama stigma yang melekat di sana masih seperti itu, kami tak akan mempromosikannya" ujar Mbenk, Minggu (23/11).

Menurut Mbenk, hampir semua destinasi wisata ziarah di Jawa Tengah mempunyai potensi untuk dikembangkan. Apalagi wisata makam dan petilasan tokoh-tokoh pada masa lampau. Di tempat wisata itu, para pengunjung biasanya juga menggelar ritual-ritual tertentu.

Menurut Mbenk, ritual seks tersebut menjadikan Gunung Kemukus sering dipandang miring oleh masyarakat. Ritual seperti di Gunung Kemukus muncul karena adanya mitos bahwa peziarah akan mendapat berkah jika melakukan hubungan seks dengan orang yang bukan pasangan resminya di sana. Mitos tersebut saat ini sudah berimbas munculnya praktik prostitusi di sekitar lokasi tersebut.

"Pemerintah harus melakukan upaya untuk menghapus mitos tersebut. Caranya juga harus menggunakan pendekatan budaya, yakni dengan cara membuat mitos baru yang lebih positif untuk meluruskan mitos yang terlanjur berkembang di masyarakat," ucapnya.

Dia yakin lokasi pemakaman Pangeran Samudra itu akan tetap menarik untuk dikunjungi meski mitos ritual seks sudah berhasil dihilangkan. Apalagi jika pemerintah menggarap dengan menyediakan akses yang mudah serta fasilitas akomodasi yang lengkap. (mdk/hhw)