Luhut: Nanti Tidak Ada Lagi PPKM Darurat, Kita Pakai Level 1-4 Saja
Merdeka.com - Pemerintah resmi memperpanjang PPKM Darurat hingga tanggal 25 Juli 2021. Nantinya setelah itu, istilah PPKM Darurat tidak ada lagi.
Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah membuka seluruh masuk dari berbagai pihak dalam menangani pandemi Covid-19. Rencananya, mulai tanggal 26 Juli, istilah PPKM Darurat tidak ada lagi. Diganti dengan level.
"Tapi nanti mungkin kalau semua berjalan baik, kita sekarang kategorikan level 1, level 2, level 3, level 4. Level 4 sama dengan PPKM Darurat, kita tidak pakai istilah darurat lagi, kita pakai level saja," kata Luhut dalam wawancara dengan Kompas TV, dikutip merdeka.com, Rabu (21/7).
Luhut akui hasil dari PPKM Darurat selama dua minggu terakhir ini berdampak pada penurunan kasus Covid-19. Namun, dia tak mau euforia. Sebab, hal ini masih fluktuatif. Sehingga tidak bisa serta merta semua langsung dibuka.
"Tapi dalam proses pengambilan keputusan harus ada kearifan kita semua. Tidak mungkin ditutup dua minggu langsung dibuka, tidak ada. Kita lihat di India, Malaysia dimana-mana, kalau dibuka langsung itu naik lagi (Covid-19), kita enggak mau itu lagi, delta varian ini 7 kali lebih dahsyat penularannya daripada Alpha," tegas Luhut.
Luhut mengatakan, tanggal 25 Juli pihaknya akan melakukan evaluasi dan memberikan laporan langsung kepada Presiden Jokowi. Setelah itu, PPKM mulai menggunakan istilah level, bukan lagi darurat.
Luhut memprediksi, dalam evaluasi nanti akan banyak daerah yang level PPKM-nya turun dari 4 menjadi 3. Salah satu indikatornya yakni pelaksanaan protokol kesehatan dan turunnya keterisian tempat tidur di rumah sakit.
"Ramalan kami sementara, itu akan banyak di Jawa- Bali yang level 4 jadi level 3, mungkin akan level 2. Seperti Jateng sudah ada yang level 2. Tapi enggak mungkin langsug kita umumkan. Nanti takutnya euforia, langsung naik lagi," tegas Luhut.
Luhut menekankan, sejumlah pelonggaran akan dilakukan misalnya pedagang kaki lima dan pasar akan diperbolehkan buka. Namun dengan catatan, protokol kesehatan dilakukan dengan ketat.
Pemeritah juga akan gencarkan testing, tracing dan treatment nantinya. Bahkan telah disiapkan rumah karantina di setiap daerah untuk mereka yang terdeteksi terpapar. Dengan begitu, mereka tidak menularkan ke keluarganya. Di sisi lain, vaksinasi juga akan makin digencarkan oleh pemerintah.
"Kalau ada kelompok orang positif, langsung kita bawa masuk di karantina. Nanti keluarganya kita urus, supaya dia tidak tularkan keluarga, ini akan masif kita lakukan," tutur Luhut.
Perpanjangan PPKM Darurat
Presiden Jokowi mengumumkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diperpanjang hingga 25 Juli 2021. Namun berbeda dengan sebelumnya, sejumlah pelonggaran dilakukan untuk beberapa sektor.
"Alhamdulillah, kita bersyukur, setelah dilaksanakan PPKM Darurat, terlihat dari data, penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan. Saat ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan PPKM sampai tanggal 25 Juli 2021," kata Jokowi melalui siaran Youtube, Selasa (20/7).
Jokowi menjelaskan, penerapan PPKM Darurat yang dimulai tanggal 3 Juli lalu adalah kebijakan yang tidak bisa dihindari dan harus diambil pemerintah meskipun sangat berat.
"Ini dilakukan untuk menurunkan penularan Covid-19, dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di Rumah Sakit. Sehingga tidak membuat lumpuhnya rumah sakit lantaran over kapasitas pasien Covid-19 serta agar layanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kritis lainnya tidak terganggu dan terancam nyawanya," ujarnya.
Selama PPKM Darurat berlangsung, Jokowi mengaku selalu memantau dan memahami dinamika di lapangan, dan mendengar suara-suara masyarakat terdampak PPKM.
"Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap," ujarnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Keberlanjutan Program Bantuan Pangan, Jokowi Tunggu Sampai Juni: Kita Lihat Ada Anggaran Enggak
Ayu, salah seorang penerima bantuan, mengaku bersyukur atas bantuan pangan yang diberikan pemerintah.
Baca SelengkapnyaSerahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan
Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaJokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu
Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Buka 1,2 Juta Kuota Program Kartu Prakerja
Sampai akhir tahun ini akan ada 19 juta peserta Kartu Prakerja sejak program ini diluncurkan pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaBintara Polisi Masih Bujangan saat Kenaikan Pangkat, Komandan Langsung Siram Air 'Ben Laku'
Momen lucu Bintara Polisi bujangan dan komandannya saat kenaikan pangkat. Disiram air supaya cepat laku. Begini ulasannya.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya