Kuasa Hukum: Ahok udah kalah, yaudah 'peace men'

Sabtu, 29 April 2017 12:55 Reporter : Rizky Andwika
Kuasa Hukum: Ahok udah kalah, yaudah 'peace men' Sidang Ahok. ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Tim Kuasa Hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Tommy Sihotang menegaskan kasus penistaan agama yang menjerat kliennya sarat muatan politis. Tommy menilai kasus Ahok berkaitan dengan pencalonan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

Kasus Ahok, kata Tommy, dijadikan ajang bagi lawan politik untuk mengalahkan Ahok di Pilkada. Setelah hasil penghitungan cepat dari sejumlah lembaga survei menempatkan Ahok kalah dari Anies Baswedan, Tommy menilai tak perlu lagi ada desakan dalam persidangan yang dilakukan oleh sejumlah pihak.

Sebab, lanjut Tommy, misi mereka yang ingin Ahok kalah di Pilkada telah berhasil. Maka dari itu, ia meminta agar sejumlah pihak tak perlu lagi mencoba intervensi persidangan dan menghormati proses hukum yang tengah berjalan.

"Ahok kan udah nggak kepilih, yaudah 'peace men'," kata Tommy dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (29/4).

Tommy mengatakan, Ahok juga telah lapang dada tak lagi menjabat sebagai Gubernur. Ahok, kata dia, juga terhibur dengan derasnya dukungan dari masyarakat DKI lewat karangan bunga yang membanjiri Balai Kota DKI.

Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah tak sepakat dengan pernyataan Tommy Sihotang tersebut. Ikhsan meyakini Ahok telah melakukan penistaan agama dengan mengutip surat Al Maidah ayat 51 saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu. Ia juga tak yakin kasus Ahok berkaitan dengan Pilkada.

Ikhsan mengatakan kalah atau menang, Ahok harus tetap dihukum. "Ahok kalah yaudah nggak dihukum, yang ini tidak waras. Ahok kalah tidak kalah nggak ada urusannya. Ya negara wajib menghukum," ujarnya.

Jaksa penuntut umum yang diketuai Ali Mukartono menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun dalam kasus penistaan agama. Jaksa menyebut Ahok terbukti melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya diatur dalam Pasal 156 KUHP.

Ikhsan menilai seharusnya Jaksa menuntut Ahok dengan pasal 156 (a) bukan dengan pasal 156. Pasal 156 (a) berbunyi 'Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia."

"Harusnya Jaksa tetap pasal 156 (a). Tidak geser ke pasal 156," tukasnya. [rhm]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini