Kronologi Terbongkarnya Skandal Manipulasi Nilai Rapor Berujung 51 Siswa SMP Dicoret Masuk 8 SMA di Depok

Pihak sekolah mengatakan pencopotan Kepsek adalah bagian dari kewenangan Gubernur. Sekolah akan mengikuti proses yang berlaku.

Kesalahan terjadi pada tahap pengisian data nilai rapor siswa melalui sistem Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

Ketiganya dianggap melanggar perjanjian kerja (PK) dengan Dinas Pendidikan Kota Depok.

Kejari Depok mencurigai ada dugaan tindak pidana korupsi dalam manipulasi persyaratan administratif.

13 Orang terlibat kasus katrol nilai itu hasil audit SMPN 19 dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbudristek Dikti.

Dinas Pendidikan Depok mencarikan sekolah agar 51 siswa itu dapat diterima di sekolah swasta.

Massa yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) itu mempersoalkan 51 calon peserta didik (CPD) lulusan SMPN 19 Depok yang dianulir dari 8 SMA Negeri.

Menurutnya, jika anak-anak tersebut sudah mau bersekolah di swasta, maka tidak masalah dengan psikologisnya.

Plh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, Ade Afriandi menjelaskan praktik ini dilakukan oleh pihak sekolah. Artinya, siswanya tidak tahu menahu.

Kasus ini diawali pengecekan nilai oleh Tim Pengawasan PPDB Jabar bersama Panitia PPDB SMAN 1.

Ridwan Kamil mengatakan pembatalan itu untuk memberikan pelajaran bahwa semua harus sesuai dan ikut pada aturan yang ditetapkan.

Dua siswa tersebut diterima dari jalur afirmasi dan zonasi.

Delapan SMP swasta di Kota Serang, tutup, akibat imbas sistem zonasi PPDB.

Ma'ruf Amin berharap proses PPDB ke depan dapat lebih tertib dilaksanakan dan kecurangan dapat ditiadakan dengan pembentukan satgas tersebut.

Kemendikbudristek mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan evaluasi demi penyempurnaan PPDB.

Sebelumnya, Cyla juga mengikuti tes di sekolah yang dituju. Tes kemampuan dilakukan secara tertutup.

Bagi kalian calon peserta didik baru khususnya yang telah melewati seleksi PPDB SMA dan SMK Jateng 2024, segera melakukan pengecekan lolos atau tidak.

Wamendiktisaintek Stella Christie menegaskan komitmen pemerintah menjadikan Sekolah Garuda Inklusif bagi talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri, menjamin akses pendidikan berkualitas tanpa batas.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono secara tegas melarang praktik pungutan liar (pungli) di sektor pendidikan, termasuk dalam PPDB dan pengangkatan jabatan, demi mewujudkan transparansi dan kualitas pendidikan.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) resmi meluncurkan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Garuda Tahun Ajaran 2026/2027, program ini bertujuan menjaring talenta unggul di bidang STEM dengan beasiswa penuh

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyoroti Peran Komite Sekolah sebagai mitra strategis dalam mengawal moral siswa dan memajukan pendidikan, bukan hanya soal pungutan. Bagaimana detailnya?

Temukan semua informasi penting tentang PPDB SMP, termasuk jadwal, syarat, dan cara pendaftaran yang perlu Anda ketahui.

Orang tua siswa wajib hati-hati, ini sederet modus praktik korupsi saat PPDB 2025 yang bakal dipelototi KPK.