KPK Undang Prabowo Hadiri Peringatan Hari Anti Korupsi di Yogyakarta, Bakal Ada Peluncuran Survei Integritas

Meski Presiden Prabowo sudah diundang secara resmi, KPK sampai hari ini pihak Istana belum memberi konfirmasi.

Oleh Muhammad Radityo Priyasmoro - Reporter

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memperingati hari puncak antikorupsi sedunia atau Hakordia di Yogyakarta pada Selasa (9/12). Menurut Ketua KPK Setyo Budiyanto, KPK mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri perayaan Hakordia tersebut.

"Pastinya kami akan mengundang Bapak Presiden. Ya, beliau sebagai pemimpin negara pasti kami akan mengundang dan berharap dengan hormat beliau berkenan atau bersedia hadir pada saat acara puncak di tanggal 9 (Desember),” ujar Setyo dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, seperti dikutip Kamis (4/12).

Meski Presiden Prabowo sudah diundang secara resmi, Setyo mengaku sampai hari ini pihak Istana belum memberi konfirmasi. Namun dia memastikan perkembangan lebih lanjut akan disampaikan kemudian.

“Karena waktunya masih ada beberapa hari ke depan, tentu nanti akan ada update informasi terkait kehadiran beliau. Tapi sekali lagi, kehadiran beliau sangat kami harapkan dalam rangka pelaksanaan Hakordia 2025," tutur Setyo.

Setyo menuturkan, terdapat dua kegiatan penting di tanggal 9 Desember. Pertama adalah acara puncak Hakordia dan kedua adalah launching dari pada Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025.

“Kami mengajak instansi pemerintah untuk menindaklanjuti hasil SPI menjadi aksi nyata dan bukan hanya dalam bentuk laporan semata," Setyo menandasi.

Diketahui, SPI adalah instrumen strategis yang memetakan tingkat risiko korupsi, kerentanan layanan publik, serta efektivitas langkah pencegahan. Pada tahun ini, KPK melaksanakan SPI kepada 653 kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan 4 BUMN.

Data SPI bukan sekadar angka, melainkan suara masyarakat, pegawai, dan pemangku kepentingan lain yang memberikan gambaran jujur tentang kondisi tata kelola kita.

Sebagai informasi, Output SPI akan meliputi peta integritas nasional, laporan instansi lengkap dengan risiko dan rekomendasi, serta dasar kebijakan untuk perbaikan sistem pencegahan korupsi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.