Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggelar rapat koordinasi (rakor) tentang anti korupsi dan pencegahannya dengan 35 Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota se-Jawa Tengah. Acara ini digelar sebagai tindak lanjut pasca kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kebumen dan Klaten.

"Kita berharap dengan berkumpulnya kami ini, saya titip kepada Bupati/Wali Kota segera memperbaiki masing-masing dengan pengalaman Kebumen dan pengalaman di Klaten," tegas Ganjar usai memberikan pengarahan rakor di Kota Magelang, Jawa Tengah Senin (9/1).

Selain dihadiri Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota se-Jateng, hadir pula seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jateng.

Hadir dalam acara rakor itu diantaranya Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito, Bupati Magelang Zaenal Arifin, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, Bupati Semarang Mundjirin, Wakil Wali Kota Magelang Windarti Agustina, Wakil Bupati Magelang Zaenal Arifin dan lainnya.

Ganjar menjelaskan rakor ini dilaksanakan pada bulan Januari mengingat para kepala daerah belum sibuk menggunakan anggaranya masing-masing. Kemudian, pasca kejadian OTT di Kebumen dan Klaten, pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan seluruh kepala daerah dari 35 kabupaten/kota tersebut.

"OTT di dua tempat (Kebumen dan Klaten), menurut saya kita malulah. Akan segera kita konsolidasikan teman-teman, bagaimana sikapnya. Ternyata, dari sikap teman-teman luar biasa, berani blak-blakan. Ada beberapa titik penting yang secepatnya harus kita perbaiki bareng-bareng," jelasnya.

Ganjar juga menyebutkan, ada dua hal yang perlu diperbaiki. Yang pertama adalah kondisi internal manajemen masing-masing Pemda. Selain itu, butuh keberanian dari seorang pemimpin yang harus berani memberikan contoh bukan hanya sekedar berani nekad.

"Titik-titik rawan korupsi masing-masing sudah tahu. Nah ini judul saya, kita tobat sekarang atau habis sekarang. Dari masukan-masukannya akhirnya bagus, ternyata pilihannya seperti tobat, tapi tobatnya tidak cukup dengan keputusan ini, tapi harus melibatkan DPRD, penegak hukum sehingga semuanya bisa berjalan dengan fair," terangnya.

Ganjar berharap ke depan, jika ada yang menemukan jual beli jabatan atau indikasi kasus korupsi yang lainya maka harus segera dilaporkan.

"Saat ini tinggal keberanian dan diperlukan adanya whistleblower system saja. Jika tidak maka akan kacau. Saya sudah ingatkan banyak kabupaten/kota semua orang diintip. Mereka (semua orang) tidak bisa mengunci mulut juga," jelas Ganjar.

"Semua orang bisa cerewet, semua orang bisa cerita keluar, semua orang bisa ngomong-ngomong. Itu bukan tidak di dengar orang lain. Maka, saya dorong mereka bisa memperbaiki semua masing-masing. Dicontoni Bupati/Walikota keputusanya," tandasnya.