KPK Minta Pejabat PU Dedy Mandarsyah Ayah Dokter Koas Lady Jelaskan Hartanya: Banyak Belum Dilaporkan

Dedy Mandarsyah ayah Lady Aurelia, kini menjabat sebagai Kepala Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan.

Rahmat Baihaqi
Oleh Rahmat Baihaqi - Reporter
KPK Minta Pejabat PU Dedy Mandarsyah Ayah Dokter Koas Lady Jelaskan Hartanya: Banyak Belum Dilaporkan
Petugas dari kepolisian melintas di sekitar Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (1/6/2021). Pengamanan gedung KPK dan sekitarnya diperketat terkait upacara pelantikan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah) (@ 2023 merdeka.com)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat kepada Kepala Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan, Dedy Mandarsyah ayah Lady Aurelia, dokter koas yang viral karena piket jaga malam tahun baru. Sosok Dedy mendadak jadi perbincangan setelah istri dan sopirnya menganiaya dokter koas yang juga rekan sang anak.

"Kita terbitkan surat undangan untuk klarifikasi kepada beliau," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan kepada wartawan, Rabu (22/1).

Saat ini, KPK telah meminta data dari pihak perbankan dan asuransi untuk melihat transaksi keuangan baik dari rekeninng milik Dedy maupun rekening istrinya. Temuan KPK, ada sejumlah harta yang belum Dedy laporkan.

"Data yang kita dapat masih banyak harta yang signifikan jumlah kuantitas maupun nilainya yang belum kita lihat ada di LHKPN beliau," ungkapnya.

Selain itu, KPK juga berkomunikasi dengan Inspektorat jenderal Kementerian PU perihal harta kekayaan milik Dedy.

"Atas dua alasan itu kita bandingkan dengan LHKPN-nya, kita undang beliau untuk klarifikasi," tutup Pahala.

Seperti diketahui, sosok ayah Lady ikut terungkap setelah kasus sang istri terlibat pennganiayaan dokter koas di Palembang. Dedy adalah pegawai KemenPUPR yang kini menjabat sebagai Kepala Balai Pelaksanaan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. Dalam lapoan harta kekayaannya, Dedy melaporkan jumlahnya hanya Rp9 miliar.

Publik dalam hal ini, netizen pun mempertanyakan harta fantastis seorang pejabat di Kementerian PU tersebut. KPK diminta turun tangan mengusut rekening gendut tersebut. Hal ini mengundang reaksi Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo. Dia siap berkoordinasi dengan KPK.

"Kalau LHKPN kan seharusnya diusut sama KPK ya," kata Dody saat ditemui di PTIK Polri, Jakarat Selatan, Senin (16/12/2024).

Menurut dia, perihal kejanggalan harta kekayaan Dedy diurus oleh bagian Direktorat Jenderal (Dirjen) Kementerian PU. Dia juga mengimbau kepada para jajarannya untuk tidak bermewah-mewah.

"Kalau kami dari awal selalu low profile gitu-gitu. Nanti kalau detail masalah ini diurus sama sekjen sama irjen," pungkas dia.

Rekomendasi