Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
KPK Isyaratkan Hapus Pembagian Bidang Kerja Pimpinan: Semua Bertanggung Jawab

KPK Isyaratkan Hapus Pembagian Bidang Kerja Pimpinan: Semua Bertanggung Jawab

Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengisyaratkan bakal menghapus pembagian kerja wakil ketua bidang penindakan dan pencegahan.

Evaluasi terkait hal itu segera dilakukan agar tak ada lagi pengotak-kotakkan otorisasi atas sistem kerja.

Diketahui pada era kepemimpinan KPK sebelumnya, termasuk Firli Bahuri, sistem kerja wakil ketua terbagi atas bidang penindakan dan pencegahan.

KPK Isyaratkan Hapus Pembagian Bidang Kerja Pimpinan: Semua Bertanggung Jawab

"Sebelumnya berlaku ada pembidangan, jadi ada wakil ketua tertentu membidangi penindakan, membidangi pencegahan. Ini akan kami evaluasi. Jadi tidak ada lagi model yang seperti ini. Semua wakil ketua KPK, pimpinan bertanggung jawab terhadap (semua) bidang itu," ujar Nawawi di Gedung KPK, Senin (27/11).

Nawawi berharap dengan dihapusnya pembidangan tersebut akan menyamaratakan peran seluruh komisioner KPK. Nawawi berharap ke depannya tak ada wakil ketua komisi antikorupsi yang dikecilkan perannya.

"Sehingga tak ada alasan bagi kedeputian, kesekjenan tertentu mendegradasi kewenangan wakil ketua lain untuk masuk. Jadi ketika harus mengecek satu kedeputian, dia akan masuk. Pak Ghufron tak bisa lagi hanya jalan ke kedeputian pencegahan, monitoring, tapi juga berwenang masuk ke kedeputian penindakan untuk mengontrol," kata Nawawi.

KPK Isyaratkan Hapus Pembagian Bidang Kerja Pimpinan: Semua Bertanggung Jawab

Senada, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut ada beberapa hal yang disoroti pimpinan KPK dalam rapat pimpinan pasca-Nawawi dilantik sebagai ketua sementara KPK. Salah satunya terkait penindakan atas pengusutan suatu kasus. Pimpinan KPK tidak punya alat untuk memonitor perkembangan suatu kasus.

"Ini kurang termonitor dengan baik dan pimpinan tidak punya alat untuk memonitor disposisi pimpinan ditindaklanjuti atau tidak. Termasuk laporan PPATK, banyak disposisi pimpinan yang sudah kita berikan 'lakukan penyelidikan' apakah itu dilakukan atau tidak, kita tidak punya alat monitoring," ujar Alex.

"Ada alatnya yang kita sebut sinergi, tapi sampai dengan sekarang pun itu belum dimanfaatkan dengan baik. Makanya tadi dalam rapat internal tadi kita ingin menata itu semuanya," Alex menambahkan.

KPK Isyaratkan Hapus Pembagian Bidang Kerja Pimpinan: Semua Bertanggung Jawab

Atas dasar itu, Alex meminta agar komisioner KPK saat ini dibuatkan aplikasi agar mereka dapat memantau perkembangan jalannya pengusutan suatu kasus. Aplikasi ini utamanya terkait aksi penindakan di lembaga antikorupsi yang dirasa rentan.

"Pimpinan sudah meminta dibuatkan sebuah dashboard, sehingga apa? Dengan dashboard itu pimpinan bisa memonitor, kira-kira disposisi pimpinan, terutama yang terkait dengan penindakan karena di KPK paling rawan itu adalah di penindakan, itu yang harus kita patahkan kontrol dengan baik, apakah disposisi pimpinan yang memerintahkan untuk dilakukan penyelidikan itu ditindaklanjuti atau tidak," ucap Alex.

Sementara, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut sistem kolektif kolegial di antara pimpinan sempat tidak berjalan. Dia menyebut ada beberapa masalah dalam penerapan kolektif kolegial. Ke depan, dia berharap ada upaya perbaikan karena sudah ada pembahasan dalam rapat pimpinan.

"Jadi kami sudah rapim, mengidentifikasi dan juga menginventarisir beberapa masalah yang mengakibatkan otority yang mestinya kolegial tapi terganggu karena sistem yang tak jalan. Kami sudah berkomitmen memperkuat kolegialitas," tutur Ghufron.

KPK Temukan Bukti Suap Pj Bupati Sorong di Ruang Kerja Anggota BPK Pius Lustrilanang
KPK Temukan Bukti Suap Pj Bupati Sorong di Ruang Kerja Anggota BPK Pius Lustrilanang

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah ruangan kerja dari Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pius Lustrilanang.

Baca Selengkapnya icon-hand
KPK Segel Ruang Kerja Anggota BPK Pius Lustrilanang
KPK Segel Ruang Kerja Anggota BPK Pius Lustrilanang

Komisi Pemberantasan Korupsi menyegel ruang kerja Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pius Lustrilanang di Kantor BPK RI, Jakarta Pusat.

Baca Selengkapnya icon-hand
Terungkap, Ini Sosok Tahanan Diduga Bertemu Pimpinan KPK di Lantai 15 Gedung Merah Putih
Terungkap, Ini Sosok Tahanan Diduga Bertemu Pimpinan KPK di Lantai 15 Gedung Merah Putih

Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui menerima laporan adanya tahanan kasus korupsi bertemu dengan pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya icon-hand
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Panggil 3 Anggota Komisi V DPR Terkait Dugaan Korupsi Proyek Lintasan KA
KPK Panggil 3 Anggota Komisi V DPR Terkait Dugaan Korupsi Proyek Lintasan KA

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan pemanggilan terhadap tiga orang anggota Komisi V DPR RI pada hari ini, Rabu (29/11).

Baca Selengkapnya icon-hand
Digeruduk TNI hingga Bawahan Ngamuk, 'Buah Simalakama' Pimpinan KPK
Digeruduk TNI hingga Bawahan Ngamuk, 'Buah Simalakama' Pimpinan KPK

Penetapan tersangka Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menuai polemik.

Baca Selengkapnya icon-hand
KPK Dikabarkan Lakukan OTT di Bondowoso, Nurul Ghufron: Ya Benar
KPK Dikabarkan Lakukan OTT di Bondowoso, Nurul Ghufron: Ya Benar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, petugas KPK melakukan OTT di Bondowoso, Jawa Timur.

Baca Selengkapnya icon-hand
KPK Geledah Perusahaan Milik Mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi  Pramono  di Batam
KPK Geledah Perusahaan Milik Mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono di Batam

KPK menggeledah perusahaan milik Andhi Pramono di Batam. Eks Kepala Bea Cukai Makassar ini telah ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang dan gratifikasi.

Baca Selengkapnya icon-hand
Gaduh ‘Rekening Gendut’ Mantan Penyidik KPK AKBP Tri Suhartono
Gaduh ‘Rekening Gendut’ Mantan Penyidik KPK AKBP Tri Suhartono

Mantan pegawai Kedeputian Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKBP Tri Suhartanto belakangan menjadi lirikan oleh pihak KPK maupun Polri.

Baca Selengkapnya icon-hand
KPK Usut Pengusaha Pemberi Uang ke Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono
KPK Usut Pengusaha Pemberi Uang ke Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut perusahaan swasta pemberi uang kepada mantan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono.

Baca Selengkapnya icon-hand