KP2MI Pastikan Penanganan Eksploitasi Pekerja Migran Asal Indonesia di Malaysia Ditindaklanjuti

Kasus dugaan eksploitasi berat yang menimpa Seni, seorang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Temanggung, Jawa Tengah, di Malaysia sedang ditangani serius. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memastikan penanganan ini akan berjalan transparan dan adil. Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi warganya di luar negeri.

Menteri P2MI, Mukhtarudin, menyatakan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan penuh kepada PMI. Pihaknya berkoordinasi erat dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur untuk memastikan setiap langkah diambil secara efektif. Perlindungan ini mencakup pemulihan hak-hak korban.

Pernyataan ini disampaikan pada Sabtu (22/11) terkait kasus yang terjadi di Malaysia. Pemerintah berupaya keras memastikan hak-hak Seni terpenuhi setelah ia diduga mengalami kerja paksa dan upah tidak layak selama lebih dari 20 tahun. KP2MI telah mengambil langkah diplomatik dan bantuan hukum.

Mukhtarudin menegaskan, pemerintah akan selalu berupaya memberikan perlindungan ketika pekerja migran Indonesia diperlakukan tidak manusiawi. Kasus eksploitasi pekerja migran ini menjadi perhatian serius dari seluruh jajaran kementerian. Hal ini menunjukkan prioritas pemerintah terhadap kesejahteraan PMI.

"Kami memberikan perhatian serius pada kasus ini. Pemerintah akan memastikan setiap pekerja migran menerima perlindungan penuh dan pemulihan hak-hak mereka," ujar Mukhtarudin. Pernyataan ini menegaskan komitmen kuat terhadap penanganan eksploitasi. Setiap kasus akan ditindaklanjuti dengan cermat.

Kementeriannya bersama KBRI Kuala Lumpur telah mengambil tindakan cepat dan terkoordinasi. Termasuk pengiriman nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Malaysia untuk kasus ini. Hal ini bertujuan agar kasus tersebut mendapat perhatian penuh dari otoritas setempat dan penanganan yang semestinya.

Bantuan hukum kepada korban juga telah disediakan melalui pengacara yang ditunjuk oleh Bar Council of Malaysia. KP2MI dan KBRI memberikan bantuan langsung kepada Seni. Mereka juga memfasilitasi komunikasi dengan keluarganya serta menerbitkan Travel Document in Lieu of a Passport (SPLP).

Mukhtarudin menekankan komitmen kementeriannya untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan adil. Koordinasi dengan otoritas Malaysia akan terus dilakukan secara intensif hingga kasus ini tuntas. Pemerintah bertekad untuk mencari keadilan bagi Seni.

Kasus Seni, yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga selama lebih dari 20 tahun, menjadi sorotan publik. Ia diduga mengalami kerja berlebihan dan upah yang tidak sesuai dari majikannya. Ini adalah contoh nyata eksploitasi pekerja migran yang harus diberantas tuntas.

Mukhtarudin juga mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan jalur penempatan resmi saat bekerja di luar negeri. Hal ini penting untuk menghindari risiko eksploitasi dan penipuan. Jalur resmi memberikan jaminan perlindungan yang lebih baik.

Masyarakat diimbau melaporkan setiap insiden kekerasan, eksploitasi, atau penipuan selama proses penempatan. Laporan ini krusial untuk penanganan eksploitasi pekerja migran secara efektif. Setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan serius oleh pihak berwenang.

Sumber: AntaraNews