Korupsi Seragam Sekolah Bupati Langkat Dinilai Rugikan Orang Tua Murid, Penegak Hukum Diminta Perketat Pengawasan

Dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin menuai kecaman. Praktik tersebut dinilai tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga membebani orang tua murid yang masih menghadapi tingginya biaya pendidikan.

Pemerhati pendidikan Satriawan Salim menilai dugaan penyimpangan dalam pengadaan seragam sekolah menunjukkan masih rentannya tata kelola anggaran pendidikan terhadap praktik korupsi.

"Kami sebagai organisasi pendidikan dan guru sangat mengecam peristiwa terjadinya korupsi pakaian atau seragam sekolah, baik SD, SMP, dan seterusnya. Jelas ini merugikan para orang tua murid di tengah biaya pendidikan yang masih mahal, baik pendidikan dasar maupun menengah," kata Satriawan di Jakarta, Minggu (5/7).

Menurutnya, korupsi di sektor pendidikan masih menjadi persoalan serius yang terus menghambat upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Ia menilai dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah menjadi ironi karena menyangkut kebutuhan dasar peserta didik.

"Ternyata yang menikmati seragam tersebut adalah kepala daerah yang mengambil peluang atau ceruk korupsi dari pengadaan seragam tersebut. Ketika pengadaan seragam dikorupsi, tentu akan ada dampak," ujarnya.

Satriawan juga meminta aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian, meningkatkan pengawasan terhadap proyek-proyek di sektor pendidikan agar praktik serupa tidak kembali terjadi.

"Nah ini saya pikir KPK, Kejagung, kepolisian harus betul-betul mengawasi secara melekat. Dan jangan takut orang tua murid melaporkan, karena kalau di dunia pendidikan sudah korupsi bagaimana pembangunan karakter, integritas, dan kejujuran. Tentu kita akan kehilangan kompas, arah, dan teladan. Yang semestinya dunia pendidikan harus bersih, tapi justru malah dikorupsi," ucapnya.

Ia turut mendesak aparat penegak hukum menindak tegas seluruh pihak yang terlibat agar anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk memenuhi hak peserta didik.

"Kami mendesak aparat penegak hukum betul-betul tegas menindak kasus ini agar anggaran pendidikan yang sangat besar bisa benar-benar memenuhi hak-hak murid dan guru demi mencapai kualitas mutu pembelajaran," katanya.