Kopdes Terbentuk dan Diresmikan, Pengelola Belum Tahu Skema Bisnisnya

Setelah terbentuk dan diresmikan oleh Presiden RI Prabowo, Koperasi Desa Merah Putih belum sepenuhnya aktif beroperasi melayani kebutuhan masyarakat terutama di tingkat pedesaan. Meski sudah terbentuk, sampai saat ini, pengelola koperasi di satu daerah belum memiliki dana seperti yang dijanjikan pemerintah selama ini.

"Pengurus kami sudah terbentuk. Tapi pegang uang saja, kami belum ada. Bagaimana kita akan menjalankan skema bisnisnya nantinya di koperasi saja belum paham," kata Ketua Koperasi Desa Merah Putih Pakopen Bandungan, Kabupaten Semarang, Setio Budi dalam Semarang Trending Topic dengan tema "Akankah Koperasi Desa Merah Putih Mampu Mengangkat Ekonomi Lokal, di Semarang, Rabu (23/7).

Di tengah proses yang berjalan ini, akhirnya Koperasi Desa Merah Putih Pakopen Bandungan Kabupaten Semarang memilih untuk fokus menggarap potensi alam yang ada seperti sayur mayur.

"Ambil sayur modal yang ada dulu. Supaya petani sekitar bisa ikut gabung terlebih dahulu. Sekaligus mencari market bagaimana sayur ini bisa kita pasarkan diluar yang sudah dilakukan petani," ungkapnya.

Langkah ini dilakukan agar petani juga bisa merasakan keuntungan yang didapat dengan bergabung di dalam Koperasi Desa Merah Putih.

"Kita harus bisa membuktikan dulu, agar mereka mau bergabung," ujarnya.

Kepala Balai Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Balatkop UKM) Provinsi Jawa Tengah, Dwi Silo Raharjo mengatakan dari 8.523 unit Koperasi Desa Merah Putih di wilayahnya, hanya 11 unit masuk dalam kategori pilot project.

"Yang sudah beroperasi ada enam gerai. Total 15 persen masih gerai sembako. Selanjutnya bisa berkembang sesuai dengan potensi yang ada di setiap daerah. Bisa jadi perikanan," kata Dwi Silo Raharjo.

Koperasi Desa Merah Putih nantinya akan berkembang secara lebih luas tidak hanya melayani simpan pinjam dan logistik. Kedepan akan juga menyasar ke sektor kesehatan.

"Nantinya ada sebanyak 455 gerai obat semacam apotik dan 351 gerai klinik sehat," pungkasnya.

Dekopin Wanti-Wanti Pengurus Kopdes Merah Putih

Di samping itu, Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Wilayah Jawa Tengah mengingatkan para pengurus Koperasi Desa Merah Putih untuk berhati - hati dalam mengelola dana yang diberikan pemerintah, kurang lebih Rp 3 miliar. Dengan hadirnya Koperasi Desa Merah Putih bisa mengembalikan semangat ekonomi kerakyatan.

"Ada dana Rp 3 miliar maka rencana bisnis yang diajukan juga harus realistis. Sekali dana tersebut hilang, maka bisa berdampak besar, BUMN bisa ambruk dalam hal ini," kata Ketua Dekopin Wilayah Jawa Tengah, Andang Wahyu Triyanto, Rabu (23/7).

Meski pengurus Koperasi Desa Merah Putih dituntut dikelola secara modern, namun sampai saat ini masih belum jelasnya aturan dalam penerapan Koperasi Desa Merah Putih itu sendiri dituntut dikelola secara modern.

"UU Koperasi sendiri sampai hari ini juga belum selesai dibuat. Agar berkembang, Koperasi Desa Merah Putih harus dikelola secara modern.Sudah kumpul pengurus, juga harus segera dimulai," ungkapnya.

Dekopin Wilayah Jawa Tengah saat ini masih menunggu keputusan mengenai formulasi Koperasi Desa Merah Putih. Terutama Kementerian Keuangan yang akan memberikan dana tersebut.

"Penjaminnya dari dana desa, APBD tidak bisa menjadi jaminan," pungkasnya.