Komnas HAM Beberkan Perlakuan Tak Manusiawi di Panti Rehabilitasi Sosial & Mental

Senin, 3 Desember 2018 19:42 Reporter : Merdeka
Komnas HAM Beberkan Perlakuan Tak Manusiawi di Panti Rehabilitasi Sosial & Mental Ilustrasi Panti rehabilitasi. ©2016 Merdeka.com/Nuryandi Abdurohman

Merdeka.com - Komnas HAM menyoroti hak-hak penyandang disabilitas mental (PDM) salam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional. Komnas HAM menyampaikan adanya praktik dan perlakuan tidak manusiawi di beberapa panti sosial di Indonesia dalam menangani PDM.

Peneliti Komnas HAM, Mochamad Felani membeberkan satu per satu temuannya di tiap panti yang didatangi pihaknya. Pada sebuah panti di Kabupaten Brebes, ditemukan masih ada praktik pemasungan yang diketahui melanggar HAM.

"Di sana ditemukan satu ruangan, satu kamar, diisi penyandang disabilitas laki-laki dan perempuan. Mereka disatukan di satu ruangan dan itu akan potensial pelecehan seksual segala macam," katanya di Kantor Komnas HAM, Senin (3/12).

Tak hanya panti di Brebes, Komnas HAM membeberkan hasil observasi dua panti di daerah Cilacap. Kondisi keduanya sama-sama tidak manusiawi. Di panti pertama, Komnas HAM menemukan 20 penyandang disabilitas mental yang dikurung di ruang isolasi yang beralaskan tanah dan tergenang air.

"Penyandang disabilitas mental dimasukan di ruangan itu yang menyatu dengan tempat buang air," jelas Felani.

Namun, Komnas HAM akhirnya menemukan panti rehabilitasi sosial yang cukup manusiawi menangani penyandang disabilitas mental, panti itu berada di Sleman dan Bantul.

"Mereka tidak dipasung dan dapat melakukan banyak hal bersama-sama. Mereka juga diberdayakan dengan melakukan pekerjaan melipat boks kertas. Mungkin itu tidak terlalu tinggi nilainya ya. Satu boks paling hanya dihargai berapa rupiah. Tetapi mereka menjadi merasa dihargai, merasa dibutuhkan," ujarnya.

Menurut Felani, seharusnya pemerintah lah yang mengambil alih penangan penyandang disabilitas mental, bukan yayasan pribadi.

"Seharusnya hal kaya gini jangan serahkan ke sektor privat. Artinya kan pemerintah membebankannya ke masyarakat. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan mereka," tegasnya.

Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com [fik]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini