Komisi IX DPR RI Soroti Peningkatan Akses Layanan bagi Peserta JKN

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh menyoroti peningkatan akses layanan bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi peserta JKN di Provinsi Maluku. Dirinya mengingatkan kepada seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Maluku untuk berinvestasi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kesehatan untuk wilayah kepulauan yang membutuhkan penanganan khusus. Nihayatul menyebut, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas. Menurutnya, pemilihan tenaga kesehatan yang berada di luar daerah akan terasa sulit karena akses dan jarak tempuh menjadi persoalan utama.

Ia menyebut pemenuhan sumber daya manusia di fasilitas kesehatan bisa memberikan dampak terhadap kualitas layanan. Untuk itu, dirinya berharap pemenuhan tersebut dapat segera terealisasi sehingga bisa menghadirkan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat, khususnya peserta JKN. Dalam kesempatan tersebut, Deputi Direksi Wilayah IX, Yessi Kumalasari mengatakan saat ini terdapat 286 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Provinsi Maluku yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jumlah FKTP tersebut telah tersedia minimal satu yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di setiap kecamatan.

BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Maluku juga tengah melakukan advokasi untuk mengajukan pemenuhan dokter dan dokter gigi karena masih terdapat beberapa puskesmas yang tidak memiliki dokter umum dan dokter gigi. Menurutnya, keterbatasan dokter dan dokter gigi di puskesmas akan berimbas pada tidak terpenuhinya tata laksana pelayanan kesehatan sesuai kompetensi FKTP. Pemenuhan dokter dan dokter gigi bisa disegerakan untuk memaksimalkan Transformasi Mutu Layanan yang pada Tahun 2023 ini digalakkan oleh BPJS Kesehatan.

"Terkait pemetaan dokter dan dokter gigi ini, kami telah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan organisasi profesi baik Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pemerintah Provinsi Maluku serta pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Maluku dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Kota Ambon," tambahnya. Sementara itu, Yessi menjelaskan, per 30 Juni 2023, 95,30% penduduk Provinsi Maluku telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Itu artinya hampir seluruh masyarakat Provinsi Maluku bisa mengakses layanan dengan mudah di seluruh fasilitas kesehatan.

Cukup dengan menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), seluruh peserta JKN aktif bisa mengakses layanan kesehatan asal sesuai prosedur, termasuk bagi peserta JKN yang sedang berada di luar wilayah serta pemberian pelayanan obat yang dibutuhkan pasien. BPJS Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Maluku serta pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Maluku sedang menggiatkan sinergi untuk memenuhi ketentuan penganggaran peserta JKN segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD sesuai dengan regulasi yang berlaku.