Merdeka.com - Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen menyebut, LBH Jakarta sebagai pembangkang. Dia menuding diskusi yang sedianya dilaksanakan LBH Jakarta pada Sabtu (16/9) lalu sebagai upaya menuntut pemerintah mencabut TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966, sehingga PKI bisa hidup lagi.

"Berarti mereka ini sudah melanggar hukum. Bisa juga kita tuntut karena mereka melanggar hukum. Kalau melanggar hukum berarti LBH melanggar TAP MPRS. Kalau melanggar TAP MPRS berarti melanggar Undang-Undang Dasar. Kalau melanggar Undang-Undang Dasar berarti pembangkang," jelasnya ditemui di Bareskrim Polri Gedung KKP, Jakarta Pusat, Selasa (19/9) sore.

Karena itulah, menurutnya, LBH Jakarta harus dibubarkan. "Kalau LBH-nya melawan hukum, HTI juga melawan hukum dibubarkan. Kalau LBH melawan hukum kita minta dibubarkan juga dong," ujarnya.

Kivlan mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur. Kivlan disebut sebagai dalang pengerahan dan penyerangan massa di Kantor LBH Jakarta pada Minggu (17/9) malam sampai Senin (18/9) dini hari.

Dalam laporan itu, Kivlan mengatakan, membawa barang bukti berupa unggahan berita di media online yang dijadikan dasar oleh Muhammad Isnur bahwa Kivlan Zin memimpin rapat pembubaran diskusi. Selain itu ia juga membawa bukti rekaman ucapan Muhammad Isnur di depan media saat konferensi pers di Komnas Perempuan pada Senin (18/9) siang.