Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua Wantimpres dan Stafsus Jokowi Janji Segera Laporkan LHKPN ke KPK

Ketua Wantimpres dan Stafsus Jokowi Janji Segera Laporkan LHKPN ke KPK Jokowi lantik Wantimpres. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto berjanji akan menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan disampaikan paling lama Februari 2020.

"Iya pasti (melaporkan LHKPN)," kata Wiranto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1).

Wiranto baru dilantik sebagai Ketua Wantimpres pada 13 Desember 2019. Artinya, dia baru berada di lingkaran Wantimpres sekitar satu bulan 9 hari.

"Kami baru sebulan. Enggak ada target (kapan menyampaikan LHKPN), pokoknya sampai target, sampai kesempatan itu kita pasti masukkan," ujarnya.

Sementara itu, Stafsus Presiden Jokowi di bidang hukum, Dini Purwono memastikan akan menyampaikan LHKPN ke lembaga antirasuah paling lama awal Februari 2020.

"Untuk LHKPN, saya sendiri akan segera disubmit paling lambat awal bulan depan," kata Dini.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini mengaku kesulitan saat mengisi LHKPN melalui website KPK. Mengingat ini merupakan pertama kali Dini menyampaikan LHKPN.

"Untuk yang pertama kali seperti saya lumayan sih. Kalau dibuka website KPK lumayan banyak link yang harus dibuka dan dibaca sebagai panduan. Sementara tugas pekerjaan kita juga langsung banyak kan. Hampir setiap hari ada rapat-rapat panjang," ujarnya.

Stafsus Presiden di bidang pendidikan, Adamas Belva Syah Devara mengaku sedang mempersiapkan LHKPN. Pendiri Ruangguru ini akan melaporkan LHKPN ke KPK sekitar satu atau dua minggu ke depan.

"Deadline masih 20 Februari, jadi 1 bulan lagi. Seharusnya cukup. Ini hati-hati supaya tidak salah, karena baru pertama kali lapor," ujarnya.

Setali tiga uang dengan Adamas Belva, Stafsus Jokowi Ayu Kartika Dewi akan melaporkan LHKPN pekan depan. Meskipun baru pertama kali melaporkan LHKPN, Ayu Kartika mengaku tak mengalami kesulitan.

"Enggak ada yang ribet, kan enggak ada yang ditutupin. Cuma ada apartemen dan rumah, enggak punya mobil atau motor dan enggak ada surat berharga apapun," ujarnya.

Sebelumnya, Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati mengatakan pihaknya menunggu ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menyampaikan LHKPN. Ipi menyebut ketua dan anggota Wantimpres merupakan penyelenggara negara yang wajib melaporkan hartanya secara periodik.

"Dari data e-LHKPN per-21 Januari 2020, untuk ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang berjumlah 9 orang, sampai saat ini belum ada yang melaporkan harta kekayaannya," katanya saat dikonfirmasi, Selasa (21/1).

Ipi juga mengungkapkan, staf khusus presiden dan wakil presiden yang berjumlah 21 orang, hanya satu yang sudah melaporkan hartanya. Dia menyebut pihak Direktorat LHKPN akan menunggu hingga 20 Februari 2020.

"Sejak dilantik pada 21 November 2019, maka selambat-lambatnya para penyelenggara negara tersebut wajib menyampaikan LHKPN pada 20 Februari 2020," jelasnya.

Ipi mengimbau kepada seluruh penyelenggara negara yang menjadi wajib lapor LHKPN untuk menyampaikan hartanya secara jujur, benar, dan lengkap.

"Sebab, LHKPN merupakan salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi yang mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas dan kejujuran para penyelenggara negara," kata Ipi.

(mdk/ray)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan

Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Selengkapnya
Kedekatan Jokowi Saat Temui Ibu Nasabah PNM dari Magelang

Kedekatan Jokowi Saat Temui Ibu Nasabah PNM dari Magelang

Jokowi juga mengapresiasi pencapaian PNM yang mencapai telah mencapai target pada 2023 lalu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Lantik 9 Anggota KPPU Periode 2023-2028, Ini Daftarnya

Jokowi Lantik 9 Anggota KPPU Periode 2023-2028, Ini Daftarnya

Jokowi membimbing sembilan anggota KPPU mengucapkan sumpah jabatan

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dikabarkan Lantik Menteri ATR/BPN dan Menko Polhukam Besok Pagi

Jokowi Dikabarkan Lantik Menteri ATR/BPN dan Menko Polhukam Besok Pagi

Kabarnya, AHY akan menggantikan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.

Baca Selengkapnya
Jokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen

Jokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya

Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya

Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Baca Selengkapnya