Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo merasa keberatan dengan usulan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah sampai Pilkada selesai. Dia memastikan proses hukum calon kepala daerah yang telah berstatus tersangka tetap berjalan.

"Jadi kalau namanya sudah tersangka itu pasti berlanjut. Kalau yang jadi tersangka sudah diperiksa itu isyarat calon pemilih nya bahwa calon anda memang permasalahan," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1).

Agus menegaskan, semua orang memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Untuk itu, KPK tetap akan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) jika ada calon kepala daerah melakukan korupsi.

"Kami tidak ingin kriminalisasi, tidak ada kemudian tidak equal the law tapi selama Pilkada kan kita tidak boleh tidak OTT," tegas Agus.

Selain itu, Agus menambahkan, KPK memperhatikan soal calon kepala daerah yang berstatus sebagai saksi untuk diperiksa dalam kasus tertentu.

"Yang digarisbawahi saksi-saksi tidak seterusnya tidak diundang lagi lalu pada waktu yang bersangkutan jadi calon tidak. Kami jagain itu tidak terjadi supaya kriminalisasi semacam itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi," ujar Agus.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusulkan penundaan penegakan hukum yang melibatkan calon kepala daerah selama proses pilkada dalam rapat konsultasi bersama DPR. Setelah Pilkada selesai, kata Tito, proses hukum baru bisa dilanjutkan.

"Saya menyampaikan usul saat pasangan calon sudah ditetapkan KPUD, maka proses hukum yang bersangkutan baik sebagai saksi maupun tersangka, sebaiknya ditunda sampai dengan pilkada usai," kata Tito.

Namun, Tito penindakan hukum tidak berlaku jika calon kepala daerah terkena operasi tangkap tangan (OTT).