Ketua KPK Ngaku Sudah Diajak MenPAN-RB Bahas Perpres Soal Pegawai KPK jadi PNS

Selasa, 7 Januari 2020 21:31 Reporter : Intan Umbari Prihatin
Ketua KPK Ngaku Sudah Diajak MenPAN-RB Bahas Perpres Soal Pegawai KPK jadi PNS Pimpinan KPK Firli Bahuri. ©2019 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengaku sudah diajak untuk membahas terkait Peraturan Presiden (Perpres) terkait mekanisme pegawai KPK jadi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS dan struktur lembaga. Firli pun mengklaim belum mengetahui isi dari Perpres tersebut.

"Saya sudah diberitahu MenPAN-RB tapi itu belum dibahas karena belum ada pembahasan tingkat Kementerian jadi kita tunggu saja," kata Firli di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1).

Dia mengklaim beberapa butir yang kontra dalam Perpres yang beredar pun belum dibahas sama sekali. Ada beberapa butir pasal yang jauh dari marwah KPK.

"Yang jelas Perpres belum ada pembahasan apapun, cukup isunya seperti itu tidak ada pembahasan belum ada undangan Kementerian Sekretariat Negara untuk membahas hal itu," ungkap Firli.

Terkait Perpres tersebut, Firli berharap pembahasan dilakukan bersama. Dia menjelaskan dalam peraturan harus dibahas secara transparan.

"Bukan masalah berharap, itu tugas bersama, kita akan bahas bersama dong, tidak ada namanya peraturan pemerintah, perundang-undang, KPK pasti diajak," jelas Firli.

Perpres Organ Pelaksana Dewan Pengawas

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menandatangani peraturan presiden (perpres) Nomor 91 tahun 2019 tentang organ pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perpres itu diteken Jokowi pada 30 Desember 2019.

Dikutip dari situs resmi Sekretariat Negara, Minggu (5/1/2020), dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, dewan pengawas membentuk organ pelaksana yang disebut dengan Sekretariat Dewan Pengawas KPK.

Sekretariat Dewan Pengawas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengawas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dipimpin oleh Kepala Sekretariat," bunyi Pasal 1 ayat (3) dalam Perpres itu.

Dalam Pasal 2, disebutkan bahwa Sekretariat Dewan Pengawas KPK bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada dewas dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga antirasuah. [ded]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini