Kenapa TPA Bangkonol Jadi Sorotan? Wagub Banten Minta Pembatalan MoU Impor Sampah

Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah secara tegas meminta pembatalan MoU impor sampah ke TPA Bangkonol, mengungkap alasan di balik keputusan penting ini.

Pemerintah Provinsi Banten mengambil langkah tegas terkait pengelolaan sampah di wilayahnya. Wakil Gubernur Banten, A Dimyati Natakusumah, secara resmi meminta pembatalan Memorandum of Understanding (MoU) pengelolaan sampah. MoU ini sebelumnya terjalin antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Permintaan pembatalan tersebut berkaitan dengan rencana penggunaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bangkonol di Pandeglang. Keputusan ini diambil setelah Wagub Dimyati melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Ia juga menerima dan mempertimbangkan aspirasi kuat dari masyarakat setempat yang menolak rencana impor sampah tersebut.

Selain penolakan warga, kondisi TPA Bangkonol yang belum memenuhi standar kelayakan menjadi alasan utama. Dimyati menegaskan bahwa pembatalan MoU ini merupakan instruksi langsung, bukan sekadar imbauan. Hal ini untuk memastikan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab di Banten.

Kondisi TPA dan Penolakan Warga

Peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Banten, A Dimyati Natakusumah, mengungkap fakta penting. Kondisi TPA Bangkonol saat ini belum memenuhi standar operasional yang ditetapkan. Hal ini menjadi salah satu faktor krusial dalam keputusan pembatalan MoU.

Masyarakat sekitar TPA Bangkonol telah menyuarakan penolakan keras terhadap rencana impor sampah dari Tangerang Selatan. Aspirasi ini disampaikan melalui berbagai cara, termasuk aksi demonstrasi. Suara warga menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah provinsi.

Sebelumnya, rencana kerja sama ini juga menuai sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sanksi tersebut diberikan terkait isu pengelolaan lingkungan di TPA Bangkonol. Ini menunjukkan adanya masalah serius yang perlu segera ditangani.

Dimyati menekankan bahwa meskipun TPA Bangkonol suatu saat nanti memenuhi standar, aspirasi masyarakat tetap akan menjadi prioritas. Ia tidak ingin ada pembuangan sampah jika warga masih menolak. Prinsip ini menjadi pegangan utama dalam pengambilan kebijakan.

Tegasnya Instruksi Wagub Banten

Wakil Gubernur Banten, A Dimyati Natakusumah, tidak main-main dalam mengeluarkan instruksinya. Ia dengan tegas meminta Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk segera menghentikan dan membatalkan MoU sampah tersebut. Penegasan ini disampaikan setelah kajian mendalam dan peninjauan langsung.

Dimyati menilai bahwa kerja sama pengelolaan sampah ini, dalam kondisi saat ini, lebih banyak menimbulkan dampak negatif. Ia menyatakan bahwa pembatalan harus dilakukan sekarang. Jika nanti TPA sudah dibenahi dan masyarakat setuju, barulah kemungkinan kerja sama bisa dipertimbangkan kembali.

Lebih lanjut, Wagub juga memberikan instruksi langsung kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Pemkot Tangsel diminta untuk mencari lokasi alternatif lain untuk pembuangan sampahnya. Ini bukan lagi sekadar masukan atau imbauan, melainkan perintah yang harus dilaksanakan.

Instruksi ini ditujukan secara langsung kepada Bupati Pandeglang dan Wali Kota Tangerang Selatan. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi Banten dalam menangani masalah lingkungan. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Sikap Pemkab Pandeglang

Menanggapi instruksi dari Wakil Gubernur Banten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang menunjukkan sikap tegas. Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani, melalui akun Instagram resmi @pemkab.pandeglang, memberikan pernyataan. Ia memastikan bahwa Pemkab Pandeglang tidak akan menerima sampah dari Tangerang Selatan.

Penolakan ini tidak bersifat permanen, namun bersyarat. Bupati Dewi Setiani menjelaskan bahwa sampah dari Tangsel tidak akan diterima sebelum sarana dan prasarana TPA Bangkonol lengkap. Selain itu, fasilitas tersebut juga harus sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Sikap ini sejalan dengan kekhawatiran masyarakat dan instruksi dari Pemerintah Provinsi Banten. Pemkab Pandeglang berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap pengelolaan sampah dilakukan sesuai aturan. Hal ini demi menjaga lingkungan dan kesehatan warga sekitar TPA Bangkonol.

Komitmen ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah serius dalam menangani isu lingkungan. Mereka juga mendengarkan aspirasi masyarakat. Hal ini penting untuk menciptakan solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di wilayah Banten.

Sumber: AntaraNews