Kementerian PUPR bantah proyek infrastruktur roboh karena diburu waktu

Merdeka.com - Dalam beberapa waktu terakhir, terjadi kecelakaan kerja di lokasi pembangunan proyek infrastruktur. Salah satunya di proyek pembangunan tol Becakayu. Dan pada pertengahan April, salah satu jembatan di wilayah Kabupaten Tuban, Jawa Timur roboh.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membantah rusaknya konstruksi proyek pembangunan infrastruktur disebabkan proyek tersebut dikerjakan terburu-buru dan hanya untuk mengejar target.

"Sesungguhnya tidak ada kesan terburu-buru, karena ada SOP (Standar Operasional Prosedur)," kata Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin di Gedung Kerta Niaga, kawasan Kota Tua, Taman Sari, Jakarta Barat, Sabtu (28/4).

Kecelakaan kerja di lokasi pembangunan proyek infrastruktur, menurutnya, berkaitan dengan kedisiplinan tenaga kerja dan kurangnya pengawasan terkait jalannya proyek tersebut.

Agar kejadian serupa tak terulang, Syarif mengatakan, budaya pengawasan dan disiplin dalam bekerja harus ditingkatkan. Pihaknya juga berupaya meningkatkan pengawasan.

"Itu (pengawasan) terus kita tingkatkan. Setiap pekerjaan harus ada pengawasan, tidak lagi tanpa pengawasan. Itu intinya semua komponen harus seusai dengan mekanisme prosedur," jelasnya.

Syarif mengatakan, anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur terus meningkat tiap tahun, sejak 2014. Tahun ini dana yang dikucurkan lebih dari Rp 400 triliun. Besarnya anggaran pembangunan infrastruktur juga harus paralel dengan kesiapan SDM termasuk standarisasi peralatan dan material.

"Ini semua dalam rangka percepatan tanpa mengurangi kualitas. Pembelajaran terhadap kejadian kemarin itu bagi kami untuk lebih meningkatkan budaya-budaya kerja, bagaimana keselamatan kerja itu nomor satu, harus terampil dan harus bersertifikat," paparnya.

Robohnya jembatan di Tuban disebabkan kelebihan muatan atau overload. Karena itu ke depan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan maupun kepolisian bidang lalu lintas perlu ditingkatkan. Tujuannya agar jembatan-jembatan yang usianya cukup tua harus diawasi intensif.

"Supaya jembatan-jembatan yang berumur dibutuhkan suatu pengawasan berapa jumlah maksimal (kendaraan) yang mampu terbebani jembatan itu," jelasnya.

Jembatan yang rawan roboh harus diberikan tanda sehingga kendaraan yang melintas bisa dibatasi. "Kita harus evaluasi kembali atau melakukan investigasi terhadap jembatan-jembatan dan kita melihat jauh lebih besar dana untuk pemeliharaan di PUPR dibanding membuat yang baru," pungkasnya. (mdk/fik)