Merdeka.com - Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial (Kemensos), Raden Harry Hikmat meluruskan pernyataan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma soal "mutasi ke Papua".

Harry menjelaskan bahwa pernyataan Risma yang diucapkan di hadapan ASN dapur umum PPKM Darurat di Balai Wyata Guna Bandung, Jawa Barat yang berisi ancaman kepada ASN yang tak becus bekerja akan dimutasi ke Papua, pada Selasa (13/7), merupakan bentuk dorongan supaya mereka berani bekerja keluar dari zona nyaman.

Risma, kata dia melecut semangat pegawai agar peka dan lebih fokus melayani masyarakat di masa kedaruratan seperti saat ini.

"Itulah yang dimaksudkan dengan pernyataan akan dipindahkan ke Papua, tempat yang paling jauh (dari Bandung) tapi masih di Indonesia. Seluruh pegawai harus mampu keluar dari zona nyaman, meninggalkan keluarga dan kenyamanan rutinitas yang dialami sehari-hari, untuk berperan mengatasi masalah sosial dari Aceh sampai Papua," kata Harry dalam keterangan tertulis, Jumat (16/7).

Menurut dia, hal itu merupakan upaya meningkatkan empati pegawai terhadap kondisi terkini masyarakat. Tujuannya agar pegawai mampu bekerja dengan hati, harus keluar dari zona nyaman terlebih dahulu.

Arahan Risma dalam kunjungan kerjanya kemarin, kata Harry harus dimaknai sebagai cambuk untuk seluruh jajaran Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI. Apalagi dalam kunjungan tersebut sempat Balai menyuguhkan hiburan dan hiasan yang tidak perlu dalam kondisi kedaruratan.

"Kami harus belajar dari relawan Tagana (Taruna Siaga Bencana) bagaimana cara mengoperasikan dapur umum," ujar Harry Hikmat.

Dapur umum di Balai Wyata Guna Bandung ini diterapkan di beberapa balai sosial lain yang juga membuka dapur umum. Saat ini dapur umum dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial masyarakat terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa-Bali beroperasi di Jakarta, Bandung, Bogor, Solo, Surabaya, dan Denpasar.

Dapur umum ini mendistribusikan tambahan protein dan vitamin D bagi tenaga kesehatan, tenaga operasional pendukung PPKM Darurat serta masyarakat umum yang melakukan isolasi mandiri.

Kehadiran Kementerian Sosial dalam situasi tanggap darurat, dikatakan Harry juga diwujudkan dalam pemberdayaan sosial dan penanganan pasca-bencana sebagaimana dilakukan di beberapa wilayah di Papua.

"Pasca banjir bandang awal tahun 2021 misalnya, hingga saat ini kami terus mendorong bangkitnya perekonomian masyarakat melalui penyediaan perahu long-boat, fasilitasi koperasi untuk membuka kios sembako, dan beragam kegiatan pengolahan hasil pertanian. Kami berharap jajaran kami dapat terjun langsung ke daerah-daerah di Papua pasca-PPKM Darurat ini," pungkas Harry.

Reporter: Yopi Makdori

Sumber: Liputan6.com