Merdeka.com - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko) mengakui adanya permasalahan proyek reklamasi di pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali. Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Maritim, Ridwan Djamaluddin menjelaskan, permasalahan krusial tersebut adalah lintasan dari material pengerukan pelabuhan yang yang menimbulkan dampak berupa penyebaran sedimen ke luar area dumping site 2. Hal ini mengakibatkan matinya tanaman mangrove di sekitar kawasan tersebut.

"Kita sadari ada masalah itu. Pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar untuk menyeimbangkan antara pembangunan, kepentingan masyarakat lokal dan lingkungan," kata Ridwan saat menggelar konferensi pers di Jaya Sabha, Denpasar, Bali, Sabtu (7/9).

"Untuk itu kami sejak dua Minggu yang lalu sudah datang ke sini. Sudah mengadakan rapat koordinasi di Jakarta, dan dihadiri semua pihak yang terkait termasuk Pemerintah Provinsi Bali, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN dan tentunya dari Kemenko Maritim," tambah Ridwan.

Ridwan juga menjelaskan, untuk hasil keputusan rapat koordinasi tersebut, dari Pelindo III menyepakati tidak akan melanjutkan perluasan penumpukan material di kawasan Pelabuhan Benoa Bali.

"Namun sebaliknya Pelindo III akan menata, memitigasi dampaknya dan meretorasi kondisi lingkungan di kawasan tersebut. Jadi yang rusak-rusak diperbaiki dan yang sudah bagus dirapikan," lanjutnya.

Kemudian, setelah penataan awal PT Pelindo III bersama-sama dengan KSOP Benoa akan meninjau kembali dokumen rencana Induk Pelabuhan (RIP), dan akan mengusulkan rencana terinci dengan memperhatikan RIP yang berlaku saat ini, yang sesuai dengan arahan Gubernur Bali yang tertera di surat resmi yang sudah dikirimkan ke Pelindo III.

Kemudian, pemerintah melalui koordinasi Kemenko Maritim akan membentuk tim koordinasi pemantauan yang terdiri dari para pejabat dan pakar dari kementerian lembaga terkait dari pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Kemudian nantinya yang akan bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi terkait masalah yang berkembang serta menyampaikan masukan dan rekomendasi kepada Pemprov Bali dan Pelindo III terkait kondisi dan tindak lanjut pengembangan Pelabuhan Benoa Bali.

"Jadi nanti tim inilah yang akan mengumpulkan informasi secara obyektif dan ilmiah, membuat masukan dan rekomendasi apa yang akan dilakukan, supaya objektif, profesional dan supaya bermanfaat bagi masyarakat luas dan jangka panjang," jelas Ridwan.

Kemudian rekomendasi tidak lanjutnya akan disusun untuk memperhatikan kepentingan nasional, kepentingan daerah dan kearifan lokal. Ia menjelaskan, untuk kepentingan nasional itu ialah pemerintah saat ini sangat mendorong pertumbuhan pariwisata di Bali.

"Kita tahu Bali adalah andalan Indonesia sehingga nanti pelabuhan Benoa yang dirancang sebagai pelabuhan utama untuk kapal-kapal pesiar atau kapal cruise tentu akan bisa berkembang dan berkontribusi bagi pemerintah baik nasional maupun daerah," ujarnya.

Ridwan juga menjelaskan, mengenai kondisi yang berkembang dalam permasalahan Pelabuhan Benoa Bali, pihaknya meminta maaf kepada semua pihak.

"Tentunya kita tau kerusakan lingkungan adalah sesuatu semua pihak tidak ada yang mengharapkan, kesalahan mendasar, kesalahan teknis, kesalahan tata kelola ini akan segerah diperbaiki," ujarnya.

Sementara untuk kawasan dumping site 1 dan 2 untuk pemanfaatan akan membuat tinjau ulang kembali dan menyusul usulan detailnya. Namun, prioritas utama adalah kepentingan umum. Ridwan juga melanjutkan, kepentingan umum tersebut adalah mendukung operasional Pelabuhan Benoa secara menyeluruh.

"Sebagaimana yang kita ketahui kan ada pelabuhan gas, pelabuhan curah cair yang sekarang menurut para pakar sebaiknya tidak di situ tempatnya, karena bisa berbahaya itu akan kita pindahkan atau relokasi ke daerah baru," ujarnya.

"Kemudian, untuk tangki bahan bakar, karena kita tau nanti kapal cruise-nya besar-besar, kita perlu menyediakan bahan bakar karena nanti kalau tidak dia akan membeli bahan bakar di tempat yang lain," jelas Ridwan.

Kemudian, di samping itu dari informasi KSOP Benoa bahwa nantinya akan ada fasilitas pasokan avtur ke Bandara Ngurah Rai dari Pelabuhan Benoa.

"Jadi intinya untuk mendukung kepentingan besarnya dan kepentingan kegiatan Pelabuhan Benoa, tapi dibuat untuk kemanfaatan mendukung operasional Pelabuhan Benoa," ujar Ridwan.