Merdeka.com - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menggelar rapat koordinasi kebijakan pertahanan negara seluruh daerah 2018. Rapat digelar untuk meningkatkan ketahanan nasional.

"Pertahanan negara itu sebetulnya bukan saja tanggung jawab Menhan atau TNI, ini adalah tanggung jawab kita semua seluruh elemen bangsa. Dalam kebijakan pertahanan negara, kita mengenal ketahanan rakyat semesta yang artinya semua elemen harus terlibat semua elemen harus bertanggung jawab dalam rangka mengamankan negara kita," ungkap Sekretaris Jenderal Kemenhan Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmaja usai membuka rakor di kantor Kemenhan, Jakarta, Selasa (28/8).

Hadiyan menjelaskan yang dilakukan Kemhan di daerah-daerah perbatasan antara lain membuat program di perbatasan dengan cara melengkapi menggali potensi-potensi di daerah yang akan disinkronisasikan dan ditransformasikan menjadi satu kekuatan utuh.

Sementara staf menteri bidang keamanan Mayjen TNI Sunaryo menjelaskan pertahanan negara yang kuat harus ditopang oleh ketahanan yang tepat sebagai pedoman dan arah pembangunan ketahanan negara.

"Di mana kebijakan pemerintah harus menjadi acuan bagai Menhan, TNI dan para pemangku kepentingan di bidang pertahanan," tuturnya.

Sunaryo menjelaskan dalam rakor yang dilakukan tersebut diharapkan dapat menjadi pemicu semangat dan sinergi dalam mengamankan pertahanan negara, serta mensinkronisasikan dan mengkokretkan langkah-langkah perjalanan pertahanan negara.

Sementara itu Kasubdit Pengerahan komponen cadangan dan pendukung Kolonel Inf. Untung Purwadi menjelaskan, peran perwakilan Kementerian Pertahanan (PKP) di daerah adalah menyampaikan kebijakan kebijakan terkait hasil pembangunan, di mana daerah perlu tahu bahwa masyarakat mendukung pemerintah dalam pembangunan. Sehingga dalam pelaksanaannya dukungan dari pemerintah daerah terhadap pertahanan negara menjadi hal yang penting.

"Maka kami juga mengapresiasi pemerintah daerah yang telah memberikan dukungan terhadap perwakilan kementerian pertahanan (PKP) di daerah," pungkas Untung.