Kemendagri masih tunggu Keppres libur nasional saat Pilkada Serentak

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri belum bisa memastikan 27 Juni mendatang merupakan libur nasional. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik mengatakan pihaknya telah mendorong Komisi Pemilihan Umum, sebagai pelaksana pemilu agar mengajukan permohonan libur nasional.

Permohonan tersebut sudah diterima pihak Sekretariat Negara dan kini masih pada tahap proses. Akmal meyakini keputusan Presiden ada tidaknya libur nasional saat Pilkada Serentak akan segera diumumkan dalam jangka waktu dua hari kedepan.

"KPU usulkan, sudah diusulkan saat ini tengah diproses Setneg. Satu atau dua hari akan keluar. Namun kita tidak tahu apa hari libur nasional atau daerah yang selenggarakan pencoblosan juga," ujar Akmal di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Sabtu (23/6).

Sebelumnya, pemerintah mewacanakan menetapkan tanggal 27 Juni 2018, atau saat hari pencoblosan Pilkada Serentak 2018 menjadi libur nasional. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan usulan disetujui dengan alasan mobilisasi masyarakat tidak hanya terjadi dalam satu provinsi saja.

"Karena yang menyelenggarakan pemilu serentak itu di 171 daerah. Dari hasil kajian dalam rapat tadi ada satu mobilitas pemilih yang tidak hanya di 171 daerah itu, tapi pemilih ini di seluruh daerah. Daerah yang tidak melaksanakan Pilkada, tapi ada beberapa pejabatnya itu KTP-nya domisilinya masih di tempat lain," jelas Wiranto.

Pemerintah memastikan agar semua yang memiliki hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya tanpa terhalang dengan pekerjaan di luar daerah pemilihannya. Karena itu untuk mengakomodir agar bisa memilih maka disepakati untuk menetapkan Pilkada Serentak sebagai hari libur.

"Kalau yang diliburkan di 171 daerah dengan mobilitas seperti itu, maka tentu akan mengganggu. Oleh karena itu diusulkan oleh KPU alangkah lebih baik diliburkan secara nasional," kata Wiranto.