Kasus suap Bakamla, KPK perpanjang pencekalan Fayakhun ke luar negeri

Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi dicegah untuk bepergian ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Juni 2017 terkait kasus suap pengadaan monitoring satelit Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan tersangka Kepala Biro Perencanaan dam Organisasi Bakamla, Nofel Hasan. Pencekalan itu diperpanjang kembali oleh KPK.

"Dalam proses penuntutan terhadap Nofel Hasan dilakukan pencegahan ke luar negeri terhadap Fayakhun selama 6 bulan ke depan terhitung 13 Desember 2017," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dihubungi, Kamis (28/12).

Sementara itu, terkait kasus ini dua orang telah menjadi terpidana yakni Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla, Eko Susilo Hadi dan Fahmi Darmawansyah.

Eko divonis 4 tahun 3 bulan penjara serta denda Rp 200 juta atas penerimaan suap dari Fahmi sebesar Rp 2 miliar terkait pengadaan alat tersebut. Sementara Fahmi divonis majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor pidana penjara 2 tahun 8 bulan.

Di pihak militer, Laksma TNI Bambang Udoyo juga telah dijatuhi vonis 4 tahun 6 bulan penjara di Pengadilan Tinggi Militer, Cakung, Jakarta Timur. Bambang juga dipecat dari kedinasannya di TNI Angkatan Laut. Bambang didakwa menerima suap dari Fahmi sebesar SGD 105.000.