Kasus gratifikasi Bupati Rita, sejumlah pejabat di Kukar diperiksa KPK

Merdeka.com - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan penggeledahan di sejumlah dinas di lingkup Pemkab Kutai Kartanegara. Hari ini, satu per satu pejabat di Kukar, diperiksa penyidik KPK.

Pemeriksaan berlangsung mulai pagi tadi, menempati ruang serbaguna di Mapolres Kutai Kartanegara, di Jalan Wolter Monginsidi, Tenggarong, Kutai Kartanegara. Satu per satu pejabat dipanggil KPK, untuk menjalani penyidikan terkait kasus dugaan gratifikasi Bupati Rita Widyasari.

Wartawan pun menunggu di ruang serbaguna. Siang harinya, Sekda Kabupaten Kutai Kartanegara Marli, juga terlihat masuk ke dalam ruang pemeriksaan KPK.

Kemudian sore harinya, Marli belakangan diketahui selesai diperiksa dan keluar meninggalkan Mapolres Kukar. Ia keluar lewat pintu belakang Mapolres, yang luput dari pantauan wartawan.

Namun demikian, Setianto Nugroho Aji, Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kutai Kartanegara, berkesempatan memberikan keterangan singkat kepada wartawan terkait pemeriksaan itu.

"Diminta melengkapi berkas, dan stempel untuk menyetempel berkas-berkas," kata Nugroho.

Dia sendiri, diperiksa penyidik KPK terkait dugaan gratifikasi, dan perizinan PT Sawit Golden Prima (SGP) milik Hery Susanto Gun alias Abun, yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Saat itu, Nugroho menjabat sebagai Kabag Hukum Setkab Kukar.

Seperti dilansir KPK, kasus dugaan gratifikasi yang menyeret Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, diantaranya juga menyeret nama HSG atau Hery Susanto Gun, sebagai bos PT SGP.

Selama 4 hari sejak Selasa (26/9), KPK telah mengobok-obok banyak kantor di Kukar, dan memboyong banyak dokumen. Sabtu (30/9) malam lalu, rumah sekaligus kantor Abun di Samarinda, digeledah KPK. Bahkan, Senin (2/10) kemarin, KPK kembali menggeledah sejumlah instansi di lingkup Pemkab Kukar.