Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kasus Brigadir J, DPR Panggil Kapolri Usai Masa Reses

Kasus Brigadir J, DPR Panggil Kapolri Usai Masa Reses Kapolri Jenderal Listyo Sigit. ©Divisi Humas Mabes Polri

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir menyatakan, akan memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk meminta penjelasan terkait kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat. Pemanggilan baru bisa dilakukan usai masa reses selesai pada pertengahan Agustus mendatang.

"Lagi reses, masa boleh kita panggil-panggil, kalau sudah masuk pasti kita panggil," kata Adies di Gedung KPU RI, Rabu (10/8).

Meski belum memanggil Kapolri, Adies mengklaim pihaknya terus memantau dan berkoordinasi dengan Kapolri membahas penanganan kasus tersebut.

"Yang pasti kita selalu berkoordinasi dengan Kapolri, Kabareskrim, kita selalu minta perkembangan. Jadi kita tunggu saja hasil penyelidikan dari Kabareskrim, Kapolri," jelasnya.

Selain itu, Adies menyatakan percaya Polri akan membuka sendiri motif pembunuhan Brigadir J yang saat ini masih menjadi misteri.

"Pasti Bareskrim akan mengumumkan, enggak perlu didorong mereka sudah punya SOP-nya," kata dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Ahmad Ali mengaku prihatin dengan penetapan mantan kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J).Dia meminta siapapun yang terlibat skenario pembunuhan tersebut untuk diusut tuntas.

"Setelah pengumuman tersangka ini, kita percayakan penuh kepada kepolisian untuk mengusut tuntas kejadian tersebut. Dan siapapun yang terlibat dalam skenario atau dalam peristiwa ini hendaknya diusut secara tuntas," ujar Ali pada wartawan, Rabu (10/8).

Penetapan Sambo sebagai tersangka, menurut Ali, merupakan sesuatu yang sangat penting. Saat ini, Ali mendorong Polri untuk mengungkap motif dari Sambo.

"Ketika orang sudah ditetapkan tersangka nanti akan menyusul kronologis lengkapnya, bagaimana motifnya dan lain-lainnya. Pasti ada motifnya, tidak mungkin tidak ada motifnya," ujar dia.

Ali mengingatkan bahwa publik berhak tahu apa motif dari Sambo melakukan dugaan pembunuhan berencana. Ali menyebut pengungkapan ke publik untuk mencegah timbul opini liar di masyarakat.

"Jadi penting untuk masyarakat tahu apa motif dari peristiwa pidana itu, kalau tidak masyarakat akan bertanya dan membangun opini. Sehingga polisi penting untuk menyampaikan motifnya, agar opininya tidak menjadi liar," ujar Ali.

(mdk/tin)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
15 Januari 1949: Mengenang Peristiwa Situjuah Berdarah, Tewaskan Banyak Pejuang PDRI
15 Januari 1949: Mengenang Peristiwa Situjuah Berdarah, Tewaskan Banyak Pejuang PDRI

74 tahun berlalu, ini kisah Peristiwa Situjuah yang renggut banyak pejuang Pemerintah Darurat RI.

Baca Selengkapnya
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.

Baca Selengkapnya
Polisi Belum Kembalikan Berkas Perkara Firli, Begini Respons Kejati
Polisi Belum Kembalikan Berkas Perkara Firli, Begini Respons Kejati

Kejati DKI Jakarta memastikan tidak ada konsekuensi apapun, jika polisi belum selesai melengkapi petunjuk JPU meski melewati tenggat waktu.

Baca Selengkapnya
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.

Baca Selengkapnya
TPN Ganjar Minta Kapolri Dipanggil, Giliran TKN Prabowo-Gibran Usul Kepala BIN Dihadirkan di Sidang MK
TPN Ganjar Minta Kapolri Dipanggil, Giliran TKN Prabowo-Gibran Usul Kepala BIN Dihadirkan di Sidang MK

TKN Prabowo-Gibran mengusulkan Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan di sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Penjaga Rumah Dinas Kapolri Diserang, Bibir Luka-Luka
Penjaga Rumah Dinas Kapolri Diserang, Bibir Luka-Luka

Penyidik telah berkoordinasi dengan Densus 88 Antiteror. Hasilnya, pelaku dipastikan bukan bagian dari jaringan terorisme.

Baca Selengkapnya
Kapolri Klaim Perayaan Tahun Baru di Indonesia Berjalan Aman dan Lancar
Kapolri Klaim Perayaan Tahun Baru di Indonesia Berjalan Aman dan Lancar

Kapolri Klaim Perayaan Tahun Baru di Indonesia Berjalan Aman dan Lancar

Baca Selengkapnya