Kasal Resmikan SPPG ke-46 di Bawah TNI AL, Target Jangkau Wilayah Terdepan dan Terpencil

TNI Angkatan Laut (AL) meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL). Fasilitas ini dirancang sebagai dapur umum yang memproduksi makanan sehat bagi generasi muda, ibu hamil, hingga balita.

Peresmian dilakukan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana Muhammad Ali di Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Mako Puspomal), Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (12/2).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya TNI AL dalam memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi warga yang tinggal di sekitar pangkalan dan satuan angkatan laut.

Standar Ketat untuk Cegah Stunting dan Gizi Buruk

Program SPPG tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan, tetapi juga menekankan standar kualitas pangan yang ketat. Pemerintah melalui fasilitas ini ingin memastikan tumbuh kembang anak-anak Indonesia terjaga dengan baik serta mencegah risiko kekurangan gizi dan stunting secara luas.

"Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi bertujuan mendukung tumbuh kembangnya anak dan meningkatkan status gizi serta mencegah kekurangan gizi dengan menyediakan makanan yang higienis, yang bernutrisi standar," kata Ali di Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (12/2).

Menurut Ali, saat ini sudah terdapat puluhan unit SPPG yang siap beroperasi di bawah naungan TNI AL. Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring pembangunan fasilitas serupa di berbagai wilayah strategis di Indonesia.

"Dan ini adalah SPPG yang ke-46 yang operasional oleh TNI AL. Namun, ada lagi 40 lagi masih dalam pembangunan dan ada beberapa lagi masih dalam proses verifikasi dari BGN," ungkapnya.

Target Jangkau Wilayah Terdepan dan Terpencil

Ali menegaskan, target jangka panjang program ini adalah menjangkau daerah-daerah yang selama ini sulit diakses, termasuk wilayah terdepan, terluar, dan terpencil.

Ia menginstruksikan agar setiap Komando Daerah Maritim (Kodaeral) memiliki unit SPPG guna memastikan layanan pemenuhan gizi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

"Nanti arahan saya adalah setiap Kodaeral harus mempunyai SPPG, sehingga Kodaeral ini kan ada di seluruh pelosok Indonesia dan dia juga membawahi beberapa pangkalan-pangkalan angkatan laut, Lanal-Lanal sampai dengan Posal-Posal," jelasnya.

"Dimana Posal itu bisa mencapai sampai pulau-pulau yang terdepan, terluar, terpencil," sambungnya.

Dengan model tersebut, TNI AL berharap tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang mengalami gizi buruk akibat keterbatasan akses.

Kolaborasi dengan BGN, Tekankan Keamanan Pangan

Program ini juga melibatkan kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Ketua Asosiasi Agribisnis Indonesia yang mewakili BGN, Siti Aida Adha Taridala alias Siti Maifa, menekankan pentingnya aspek keamanan pangan dan manajemen dapur yang profesional.

Ia menyebut terdapat aturan ketat terkait jumlah penerima manfaat dan keharusan menghadirkan tenaga ahli di setiap dapur umum.

"Jumlah penerima manfaatnya tidak boleh lagi lebih dari 3.000 orang, dan itu pun harus dilengkapi, harus ada chef di sana. Paling tidak ada dua chef yang sudah terlatih, yang bersertifikat, sehingga bisa membantu menyediakan makanan mulai dari hulu sampai hilir proses persiapan sampai distribusi itu dengan baik dan benar," jelas Siti Maifa.

Kolaborasi antara TNI AL dan Badan Gizi Nasional ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan profesional serta jangkauan hingga pulau-pulau terluar, program SPPG diproyeksikan menjadi investasi penting bagi kualitas generasi masa depan Indonesia.