Kasad Dudung: TNI AD Tidak Ada yang Berpolitik Praktis
Merdeka.com - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal Dudung Abdurachman meminta jajarannya agar menjaga situasi memasuki tahun politik. Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan ketika Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AD 2023.
"Saya sampaikan untuk antisipasi terhadap perkembangan situasi di tahun politik ini," katanya usai Rapim TNI AD di Mabesad, Jakarta, Jumat (10/2).
Dalam rangka menyikapi perkembangan situasi masyarakat di tahun politik jelang Pemilu 2024. Dudung mengingatkan setiap prajurit harus menjaga sikap netralitas dan menjauhi segala tindakan yang mengarahkan ke dalam politik praktis.
"Dan tadi saya tekankan kepada seluruh pejabat tinggi di jajaran TNI AD, sesuai dengan perintah bapak Presiden RI, tahun 2023 adalah tahun politik, oleh karenanya pejabat TNI AD tidak ada yang berpolitik praktis termasuk seluruh jajaran," tegasnya.
"Sehingga kita harus bersikap netral dan wajib hukumnya netral tidak boleh memihak kepada siapapun," tambah dia.
Di samping itu, Dudung juga mengatakan, ke depannya para prajurit sampai satuan akan mendapatkan pembekalan khusus dan pembinaan dalam menjaga sikap profesionalisme.
"Dan kegiatan lain yang kita lakukan adalah peningkatan profesionalisme prajurit, termasuk dengan kegiatan yang saya lakukan dengan pembinaan. Baik tingkat perorangan sampai tingkat satuan," ujarnya.
Arahan itu juga sejalan dengan, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang telah mewanti-wanti seluruh jajarannya agar menjaga netralitas memasuki pesta demokrasi. Salah satunya agar tidak terlibat dalam politik praktis jelang Pemilu 2024.
"Kemudian menjelang Pemilu, kita tegaskan lagi supaya personel TNI tidak terlibat politik praktis. Netralitas TNI sudah menjadi amanah Undang-Undang yang harus kita patuhi," terangnya saat Rapim TNI di Jakarta, Kamis (9/2).
Oleh karena itu, Yudo mengingatkan, dasar sikap netralitas TNI telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Perintah presiden sebagai panglima tertinggi harus kita laksanakan. Yang terpenting netralitas TNI adalah harapan seluruh rakyat yang harus kita junjung tinggi," tutupnya.
Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaKasad meminta jika ada prajurit yang tidak netral untuk segera melaporkan ke institusi TNI.
Baca SelengkapnyaKomitmen TNI untuk tetap netral tidak berubah dan sikap demikian tetap terus dijaga.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Baskami Ginting lahir 14 Desember 1959 adalah seorang politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Baca SelengkapnyaTim Pembela Demokrasi dan Keadilan (TPDK) Ganjar-Mahfud mengajak partisipasi rakyat Indonesia mengungkap kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaPergerakan masyarakat selama libur lebaran tahun ini diprediksi akan mengalami peningkatan.
Baca SelengkapnyaKorban sempat dipingpong ketika melaporkan pengeroyokan itu ke polisi.
Baca SelengkapnyaMahasiswa juga menyuarakan agar ASN, TNI dan Polri tetap netral dan bekerja sesuai dengan porsinya.
Baca SelengkapnyaDengan politik seseorang bisa menerapkan kebijakan baik untuk kepentingan rakyat banyak.
Baca Selengkapnya