Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pandemi belum berakhir dan pada 2022 masih menjadi ancaman dunia, serta bagi Indonesia. Untuk menghadapi ketidakpastian tersebut, ia merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 secara responsif, antisipasi, serta tetap menjaga tata kelola yang baik.
"APBN tahun 2022 memiliki peran sentral. Sebagai presidensi G20, kita harus menunjukkan kemampuan kita dalam menghadapi perubahan iklim terutama pengurangan dalam emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan. Kita harus menunjukkan aksi nyata pada green dan sustainable economy," katanya saat memberikan arahan dan memberikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/11).
Jokowi juga menjelaskan APBN 2022 harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural. Terdapat enam hal yang menjadi kebijakan utama dalam APBN 2022, pertama melanjutkan pengendalian Covid-19 dan memprioritaskan sektor kesehatan.
Kedua yaitu menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu dan rentan. Ketiga yaitu peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Keempat melanjutkan pembangunan infrastruktur dan kemampuan adaptasi teknologi.
Kelima kata Jokowi, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Keenam yaitu melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting agar belanja lebih efisien.
"Sekali lagi di tahun 2022 kita harus tetap mempersiapkan diri menghadapi risiko pandemi Covid yang masih membayangi dunia dan negara kita Indonesia. Ketidakpastian di bidang kesehatan dan ekonomi harus menjadi basis kita dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program," katanya.