APBN 2022

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyebut alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) memang berubah-ubah setiap tahun. Lewat Perpu Nomor 1 tahun 2020 yang digunakan sebagai dasar penanganan pandemi Covid-19, dana PEN memang didesain agar tetap fleksibel.

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen per 1 April 2022 lalu sukses meningkatkan pendapatan negara. Sehingga sepanjang tahun 2022 pemerintah berhasil mengumpulkan Rp60,67 triliun.

Sri Mulyani membeberkan, realisasi anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp171,5 triliun. Terdiri dari belanja non kementerian/lembaga (K/L) Rp16,4 triliun dan belanja K/L Rp155,2 triliun.

Belanja tersebut dilakukan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp130,3 triliun, non K/L sebesar Rp10,6 triliun dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp35,8 triliun.

Sepanjang tahun 2022, Polri menyumbang PNBP sebesar Rp9,4 triliun. Sumbernya berasal dari layanan Polri yaitu penerbitan SIM, STNK, BPKB, TNKB dan NRKB.

Widodo menjelaskan, mayoritas PNBP yang diterima berasal dari layanan visa dengan nilai lebih dari Rp2 triliun. Kemudian pendapatan dari layanan paspor sebesar Rp1,35 triliun.

Belanja pegawai K/L dimanfaatkan antara lain untuk gaji dan tunjangan TNI/Polri/Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp170,1 triliun atau naik 1,9 persen (yoy) serta tunjangan kinerja (tukin), honorarium, lembur, dan lainnya sebesar Rp86,2 triliun atau tumbuh 7,7 persen (yoy).

Luky menyayangkan jika dana yang sudah ditransfer pusat ke daerah tapi masih belum terealisasi dengan baik. Artinya dana tersebut selama ini hanya disimpan di perbankan dan semakin menumpuk.

Luky menjelaskan, DBH yang telah ditransfer pemerintah pusat tersebut sudah lebih dari yang ditargetkan. Sebab dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 DBH Kabupaten Meranti sebesar Rp198 miliar. Artinya, realisasi dana transfer DBH Kabupaten Meranti sudah mencapai 105 persen dari yang dialokasikan.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 98/2022, pemerintah mematok target penerimaan pajak 2022 senilai Rp1.485 triliun. Artinya, realisasi penerimaan hari ini sudah mencapai sekitar 106,4 persen dari target.

Sri Mulyani mengatakan tahun ini sudah memasuki Desember sehingga belanja harus segera diselesaikan mengingat belanja pemerintah pusat yang memiliki alokasi Rp1.119,5 triliun realisasinya sampai November masih 78,2 persen atau Rp876 triliun.

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mirza Adityaswara mencatat, realisasi anggaran OJK per 16 November 2022 mencapai mencapai 82,57 persen. Sementara realisasi anggaran sampai 30 November diperkirakan mencapai 88,61 persen dari pagu anggaran OJK sebesar Rp 6,30 triliun.

Tak hanya secara tahunan, kenaikan dana pemda ini terjadi pula secara bulanan yakni 24,52 persen (month-to-month/mtm) dari September 2022 yang sebesar Rp223,84 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mencatat, realisasi pembiayaan utang per Oktober 2022 mencapai Rp506 triliun. Angka ini turun 21,7 persen dibanding periode sama tahun lalu (year-on-year/yoy).

Penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan per 23 November 2022 mencapai Rp25,35 triliun atau 75,63 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp33,51 triliun. Sementara untuk realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenhub hingga November 2022 sebesar Rp7,6 triliun atau 90,14 persen dari target yang ditetapkan s

Secara nominal, realisasi komponen pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan Pajak mencapai Rp1.310,5 triliun, penerimaan Bea dan Cukai sebesar Rp232,1 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp431,5 triliun.

Sri Mulyani merincikan, pos-pos anggaran yang telah menyerap APBN sampai bulan September. Belanja Kementerian/Lembaga (KL) telah menyerap Rp674,4 triliun atau terserap 71,3 persen dari target APBN.

Dana tersebut telah diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Lalu 18, juta KPM program Kartu Sembako. 2,9 juta penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng.

Dalam rapat paripurna kabinet yang digelar pada Selasa (11/10), Jokowi menyampaikan belanja modal bahkan baru 45,8 persen. Rendahnya serapan anggaran juga termasuk bantuan sosial (Bansos)

Atqo menjelaskan, anggaran program Regsosek berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari awal perencanaan sampai mendapatkan hasil menggunakan anggaran di tahun yang berbeda.