Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menargetkan Revisi UU Pertanahan rampung pada September 2019. Hal ini, kata dia, sesuai arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam rapat terbatas RUU Pertanahan.

"(Arahan Presiden) Kejar target September selesai. Enggak ada beda-beda. Koordinasi, segera," kata Sofyan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/8).

Menurutnya, pembahasan RUU pertahanan saat ini sudah ada perkembangan. Namun, masih ada perbedaan pandangan antara kementerian terkait. Adapun masalah yang belum disepakati adalah soal kewenangan.

"Maka Pak Wapres (Jusuf Kalla) akan koordinasi sehingga UU bisa diselesaikan pada masa ini," jelasnya.

Dalam RUU nanti, pemerintah akan memperkenalkan single land administration system. Dengan adanya sistem tersebut, administrasi pertanahan Indonesia hanya satu sistem.

"Nah sistem itu mungkin nanti standarnya seperti one-man policy yang laksanakan boleh saja Kementerian Kehutanan Kementerian Kelautan. Kemudian tambang dan lain-lain, tapi sistemnya harus sama," ungkapnya.

"Standar yang sama, sehingga dengan demikian semua orang akan bisa melihat satu sama lain," tambah Sofyan.

Sebelumnya, Real Estate Indonesia (REI) meminta agar DPR bisa mengesahkan RUU Pertanahan pada September mendatang dan tidak diundur. REI mendukung RUU ini sebab sektor mereka butuh kepastian hukum demi pengembangan usaha.

Pandangan REI berbeda dari sebagian kalangan yang meminta agar pengesahan RUU ini diundur. Jika pengesahan diundur hingga ada anggota DPR baru, REI khawatir persoalan pertanahan tak kunjung selesai, apalagi mengingat aturan yang ada sudah berusia lebih dari setengah abad.

Dalam RUU Pertanahan ini, REI memberi usulan seperti batas waktu kepemilikan tanah orang asing, isu definisi tanah terlantar, sengketa tanah, hingga hak waris tanah. Ia menilai isu-isu itu butuh kepastian hukum agar tak menghambat pengembang.

Reporter: Lisza EgehamSumber: Liputan6.com