Hal itu disampaikan Jokowi pada peresmian pembukaan Rakornas Pengawasan Intern pemerintah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pengawas internal bukan untuk mencari-cari kesalahan instansi. Mestinya, tugas yang benar adalah untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan yang ada.
Hal itu disampaikan Jokowi pada peresmian pembukaan Rakornas Pengawasan Intern pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/5).
"Sasaran kinerja BPKP dan pengawas internal itu sekali lagi bukan untuk mencari kesalahan, tetapi justru untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan sehingga mestinya diberikan arahan yang benar yang mana," kata Jokowi.
Kepala negara mengatakan, tugas pengawas bukan untuk menjebak seperti membiarkan jika ada instansi mengalami kekeliruan. Harusnya, pengawas memberitahu sejak awal jika ada instansi yang membuat kesalahan.
"Tuntunan yang tepat yang mana bukan memasang jebakan, 'lah ini keliru diemin aja' mestinya dibetulkan di awal diberi tahu di awal ini keliru, jangan terbalik," ujarnya.
Jokowi menambahkan, pengawas pemerintah harus fokus kepada seberapa banyak hal yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.
"Fokusnya bukan berapa banyak yang melakukan penyimpangan tapi berapa banyak yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat dari program-program pemerintah, ke sana mestinya ke sana," jelasnya.
Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan keberadaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memberi solusi dan mencegah kesalahan. Dia ingin apa yang dibuat pemerintah bermanfaat untuk masyarakat.
"Sekali lagi saya ingatkan bahwa keberadaan APIP utk memberi solusi dan pencegahaan utamakan pencapaian outcomes utamakan manfaat yang maksimal diterima masyarakat untuk menjamin pembangunan kita ini semakin hari semakin berkualitas," kata Jokowi.
Sementara itu, Jokowi mengatakan BPKP memiliki peran besar dalam mengawal kesinambungan pembangunan seperti halnya sebuah kereta. Jokowi mengibaratkan BPKP adalah pihak yang membangun rel agar kereta sampai tujuan dengan mulus.
"BPKP memiliki peran besar, BPKP memiliki peran besar mengawal kesinambungan pembangunan agar bisa rakyat mendapatkan manfaat yang maksimal. Kalau kita ibaratkan kereta gerbong kereta, BPKP itu berkontribusi membangun relnya, lurus dan memastikan kereta itu sampai pada tujuan. dengan cepat dan tepat pas," kata Jokowi.
Untuk itu, Jokowi mengingatkan bahwa peran BPKP tidak sekadar memperbanyak 'lampu merah' maupun menambah larangan. Dia mengatakan, jika hal itu terjadi maka akan memperlambat kinerja pemerintah.
"Tidak boleh hanya sekedar memperbanyak 'lampu merah', ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini enggak boleh itu enggak boleh, bukan itu, atau menambah tanda larangan, pokoknya ini tidak ini tidak, bukan itu, karena kalau itu terjadi ujungnya justru memperlambat, padahal tadi kita ingin keretanya cepat sampai tujuan," jelas Jokowi.
Kepala negara khawatir, jika banyak larangan malah membuat pembangunan menjadi terhenti. Hingga pembuat proyek menjadi tidak mau melanjutkan pembangunan.
"Atau saking ketakutannya malah keretanya berhenti di tempat, ditunjuk dari pimpinan proyek 'ndak ndak ndak yang lain aja' kan lucu biasanya jadi pimpinan proyek rebutan. Inilah tujuan agar kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan pas tepat," kata Jokowi.
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya
Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.
Baca Selengkapnya
"Kekeringan panjang, hujan yang juga terus menerus sehingga menyebabkan banyak gagal panen," kata presiden.
Baca Selengkapnya
Jokowi menuturkan bantuan pangan dilanjutkan apabila anggaran tercukupi.
Baca Selengkapnya
"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca Selengkapnya
Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri dinilai perlu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi