Jokowi didesak turun tangan sikapi penyerangan Gedung YLBHI

Merdeka.com - Pegiat demokrasi di Makassar yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat Sulsel Untuk Demokrasi meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera turun tangan menyikapi kasus pengepungan dan penyerangan kantor YLBHI yang terjadi beberapa waktu lalu.

Seruan permintaan ke Jokowi ini disampaikan dalam keterangan pers di kantor LBH Makassar, Selasa, (19/9).

"Kita minta Presiden Jokowi segera turun tangan sikapi kasus pengepungan dan penyerangan kantor YLBHI itu. Joko Widodo harus memastikan pemerintahannya untuk benar-benar menjalankan mandat konstitusi untuk memenuhi dan melindungi hak azasi warga negara, khususnya hak atas rasa aman, berkumpul dan menyampaikan pendapat," kata Haswandy Andy Mas, direktur LBH Makassar, salah seorang yang tergabung di dalamnya.

Menurut Haswandy, Presiden Jokowi harus konsisten menjalankan agenda nawacita terkait penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, termasuk pemenuhan hak atas keadilan bagi korban tragedi 1965.

Adapun kepada Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, kata Direktur LBH Makassar ini, pihaknya mendesak agar segera melakukan evaluasi internal guna memastikan jajarannya untuk selalu bersikap menghormati dan melindungi warga negara yang menjalankan hak konstitusionalnya dalam berkumpul dan menyampaikan pendapat.

Sementara Fajriani Langgeng, direktur LBH Pers Makassar dengan tegas juga meminta Kapolri untuk menginstruksikan kepada jajarannya segera mengusut secara tuntas para pihak yang menjadi dalang dan penyebar hoaks yang telah memicu masyarakat melakukan tindakan intoleran dan aksi kekerasan di gedung YLBHI-LBH Jakarta tersebut.

Solidaritas Rakyat Sulsel Untuk Demokrasi ini juga didukung organisasi perempuan, organisasi kemahasiswaan, organisasi yang konsen dengan urusan lingkungan, pedagang kali lima hingga perkumpulan waria.

Di kesempatan yang sama, para aktivis yang berasal dari latar belakang organisasi berbeda menyampaikan himbauannya kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu dan kabar bohong yang dapat memicu terjadinya kerusuhan dan memecah belah solidaritas sesama anak bangsa.