Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka acara Asia Pasific Leaders' Forum on Open Government 2017 (APLF 2017) di Hotel Borobudur, Jakarta. Acara ini mengambil tema "Keterbukaan Pemerintah untuk Pembangunan yang Inklusif".

Saat memberikan sambutan, Wapres JK mengatakan negara-negara di Asia Pasifik perlu menerapkan sistem pemerintahan terbuka. Dia meyakini, sistem pemerintahan tersebut efektif untuk dijalankan dan memberikan dampak positif pada dunia.

"Kenapa dibutuhkan open goverment (pemerintahan terbuka), pertama pemerintah di dunia membutuhkan tantangan-tantangan, membutuhkan kepercayaan masyarakat kepada negaranya dengan cara buka pemerintahan yang lebih efektif," ucapnya, Kamis (14/12).

Indonesia sendiri sudah menerapkan sistem demokrasi terbuka sejak 20 tahun lalu. Demokrasi tersebut mendorong keterbukaan yang luar biasa baik dari pemerintah maupun masyarakat. Hingga saat ini, kata dia, Indonesia sudah memiliki UU keterbukaan informasi publik, di mana pemerintah diwajibkan membuka informasinya kepada publik.

"Keterbukaan tentu memiliki konsekuensi-konsekuensi yang baik. Tapi ada hal juga tentu yang menimbulkan hal negatif dari bangsa itu, tapi kita lebih memilih keterbukaan itu dengan segala cara yang baik untuk kita laksanakan," ucapnya.

Wapres JK menyadari, sistem demokrasi terbuka memerlukan keseimbangan antara eksekutif dan legislatif. Di samping itu tetap membutuhkan keterbukaan di masing-masing pihak terhadap kritikan dan saran publik. Dengan begitu, sistem pemerintahan bisa berjalan semestinya dan mampu mencapai cita-cita bangsa.

"Yang kita harapkan dari keterbukaan itu ialah saran dari publik sendiri sehingga kita dapat memperbaiki layanan pemerintah kepada masyarakat. Juga bagaimana mencapai program kebersamaan seperti mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, kesehatan dan hal-hal lain yang penting kita sepakati bersama dalam sidang," kata dia.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, lanjut Wapres JK, perlu meningkatkan koordinasi yang baik antara lembaga eksekutif dan legislatif. Seluruh rencana program pemerintah juga harus disampaikan kepada publik secara transparan guna mendapatkan saran dan masukan yang konstruktif.

"Pemerintah-pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, menyederhanakan birokrasi, karena yang berlebih dan berbelit bisa menimbulkan masalah dalam hal tersebut. Tentu kita juga bicara bagaimana transparansi itu mengurangi korupsi, jadi bagaimana demokrasi untuk meningkatkan keterbukaan. Baik di sistem perpajakan, keuangan, itu bagian dari open government," ujarnya.

Menutup sambutan, Wapres JK berharap APLF 2017 ini bisa memberikan dampak positif pada sistem pemerintahan negara-negara di Asia Pasifik.

"Kita harapkan masing-masing pihak bisa memberikan hal, pengalaman, serta solusi-solusi yang terbaik untuk mencapai negara makmur dengan cara pemerintahan terbuka, masyarakat terbuka, dan memberikan manfaat," tuntasnya.

Terpisah, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, APLF 2017 ini sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mewujudkan keterbukaan pemerintah. APLF membuka kesempatan bagi partisipan untuk berbagi pengetahuan tentang peran keterbukaan pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang inklusif melalui pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, inovasi pelayanan publik yang efektif dan efisien, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"Kami yakin bahwa langkah-langkah terkonsolidasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini dapat mempertajam peluang untuk mencapai banyak target pembangunan," ujarnya.

Bambang juga berharap, perwakilan negara negara di Asia Pasifik dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam penerapan keterbukaan pemerintah (open government) di negara masing masing.

Acara APLF ini diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Luar Negeri serta Kantor Staf Presiden. Forum dialog internasional tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Afghanistan Muhammad Sarwar Danish, Menteri Anggaran dan Manajemen Filipina Benjamin Diokno, Menteri Kehakiman Georgia Kakha Kakhisvili, 500 perwakilan pemerintahan, masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan pembangunan lainnya dari 14 negara anggota Open Government Partnership (OGP) se-Asia Pasifik.