JK jelaskan alasan Indonesia sulit tangkap koruptor di Singapura
Merdeka.com - Kejaksaan Agung menangkap buronan kasus Bank Century Hartawan Aluwi di Singapura dan buronan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Samadikun Hartono di China. Mereka ditangkap untuk memertanggungjawabkan perbuatan mereka yang menyebabkan kerugian negara miliaran rupiah.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan, kedua buronan itu berhasil dipulangkan dan menjalani hukuman di dalam negeri karena faktor perjanjian ekstradisi antarnegara. Seharusnya perburuan koruptor bisa lebih efektif jika Singapura yang notabene menjadi negara utama pelarian para koruptor asal Indonesia, mau menandatangani perjanjian ekstradisi.
"Justru negara yang paling banyak orang melarikan diri, yaitu Singapura enggak ada (ekstradisi)," ujar Wapres JK di istana wapres, Jumat (22/4).
Dia berharap pemerintah negeri singa bersedia menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Dengan begitu perburuan buronan koruptor bisa lebih baik.
"Sekiranya kita ada ekstradisi dengan Singapura akan jauh lebih banyak lagi. Cuma Singapura tidak pernah mau teken-teken," kata JK.
Terkait dua buronan yang sudah ditangkap, pemerintah akan menyita aset-aset mereka jika tak sanggup membayar kerugian negara akibat perbuatan mereka memperkaya diri sendiri.
"Saya baca tadi malam bahwa selama dia (Samadikun) tidak bayar Rp 169 miliar maka asetnya yang diketahui milik dia bisa disita. Banknya sih sudah tidak ada," kata dia.
Baca juga:Buronan kasus Century Hartawan Aluwi ditangkapIni kronologi penangkapan hingga pemulangan Samadikun dari ChinaPolri tunjukkan foto proses pemulangan terpidana kasus Bank CenturyHartawan Aluwi, buronan Century tinggal di Singapura sejak 2008Komisi III DPR sesalkan Jaksa Agung yang istimewakan SamadikunPolisi buru aset terpidana kasus Century, Hartawan Aluwi di Hongkong
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaRugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan
Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Baca SelengkapnyaJokowi Kaget Lulusan S2 dan S3 Indonesia Kalah dari Vietnam dan Malaysia
Jokowi bakal menggelontorkan anggaran agar populasi produktif S2 dan S3 di Indonesia bisa meningkat drastis.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK
Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca SelengkapnyaKejagung Buka Suara Terkait Sosok HL, Pemilik Rumah di PIK Digeledah Dalam Kasus Korupsi Timah
Kejagung menyatakan banyak pihak yang keliru terkait sosok HL yang rumahnya digeledah penyidik.
Baca SelengkapnyaKejagung Didesak Buru Tersangka Lain Kasus Korupsi Transaksi Emas Antam
Upaya hukum harus dimaksimalkan agar kerugian negara yang hilang bisa dikembalikan.
Baca SelengkapnyaJK Ingatkan Jokowi Tak Kampanye Terselubung: Kalau Melanggar Permalukan Diri Sendiri
JK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaDidukung Petani Sawit, Ganjar Diminta Tiru China Hukum Mati Koruptor
Jika terpilih jadi presiden, Ganjar diharapkan bisa meniru China dalam menghukum koruptor
Baca Selengkapnya