Jimly Asshiddiqie Soal Gugatan Batas Usia Capres dan Cawapres: Masalah Sepele, Enggak Usah Dipolitisasi

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai gugatan batas usia capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan masalah sepele terkait persyaratan teknis. Jimly meminta gugatan usia batas capres dan cawapres tidak perlu dipolitisasi. Batas usia capres dan cawapres dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Penggugat meminta MK menurunkan batas usia capres dan cawapres dari 40 menjadi 35 tahun. "Saya rasa enggak usah dipolitisasi, itu bikin malu Pak Jokowi," kata Jimly kepada wartawan di gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8).

Jimly menekankan terkait batasan usia capres dan cawapres tersebut merupakan teknis rekrutmen dan persyaratan teknis. Oleh karena itu, Jimly tidak ingin masalah ini dipolitisasi.

"Itu kan soal masalah sepele, tetek bengek, terserah pembentuk Undang-Undang. Apa coba, mau 35, 30, 25, 40, 60? dasarnya apa? ya diatur di Undang-Undang itu saja," kata Jimly.

Batas usia capres dan cawapres dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu belakangan digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh sejumlah pihak. Gugatan usia minimum calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tersebut dicurigai sebagai upaya untuk meloloskan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun angkat bicara soal tudingan tersebut. Mantan Wali Kota Solo itu meminta semua pihak tak menduga-duga. Jokowi menegaskan tak akan mengintervensi uji materi terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Jokowi menyebut bahwa hal tersebut merupakan urusan lembaga yudikatif.