Jelang Idul Fitri, Satgas Saber Pelototi Harga Pangan Di Jatim

Menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah dan Hari Raya Nyepi 2026, Satgas Pangan memperketat pengawasan distribusi serta harga bahan pokok di berbagai daerah.

Jawa Timur menjadi salah satu fokus utama karena perannya sebagai pusat distribusi pangan sekaligus daerah dengan aktivitas pemantauan cukup tinggi.

Dalam laporan evaluasi periode 5 Februari hingga 4 Maret 2026, Satgas mencatat lebih dari 37 ribu kegiatan pemantauan di seluruh Indonesia.

Dari jumlah itu, Jawa Timur menempati posisi penting dengan 2.500 kegiatan pengawasan, menjadikannya salah satu provinsi dengan intensitas pemantauan tertinggi.

Ketua Pengarah Satgas Pangan Pusat sekaligus Kabareskrim Polri, Komjen Pol Syahardiantono, menegaskan bahwa pengawasan dilakukan bukan hanya untuk memastikan pasokan aman, tetapi juga untuk menindak tegas praktik curang.

“Satgas Pangan akan terus melakukan pemantauan intensif. Jika ada pelanggaran yang merugikan masyarakat, kami tidak segan menindak sesuai hukum,” ujarnya.

Selain itu, Jawa Timur juga tercatat sebagai provinsi dengan jumlah kios pengendali inflasi terbanyak, yakni 213 kios. Kios ini berperan penting dalam menjaga stabilitas harga pangan di tingkat konsumen.

Penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga gencar dilakukan di wilayah ini, melalui pasar tradisional maupun jaringan Rumah Pangan Kita.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa, menambahkan bahwa pengawasan dilakukan secara berlapis antara Satgas pusat dan daerah.

“Tujuannya agar distribusi berjalan lancar hingga ke konsumen, sehingga masyarakat bisa memperoleh bahan pokok dengan harga wajar,” katanya.

Meski harga beras premium dan medium menunjukkan tren penurunan, sejumlah komoditas lain masih menjadi perhatian.

Minyak goreng Minyakita masih berada di atas HET, terutama di wilayah timur. Cabai rawit merah rata-rata nasional masih tinggi, berkisar Rp61.888–Rp70.271 per kilogram. Telur ayam ras naik menjadi sekitar Rp31.000 per kilogram, sementara daging sapi justru turun hingga Rp139.801 per kilogram.

Satgas juga menemukan berbagai pelanggaran di sejumlah daerah, mulai dari penyelundupan daging impor ilegal, pengemasan ulang beras SPHP, hingga peredaran mi berformalin.

Di Jawa Timur sendiri, pengawasan diarahkan pada distribusi beras dan komoditas hortikultura yang rawan fluktuasi harga. Sejumlah teguran administratif hingga pencabutan izin usaha telah dilakukan untuk memberikan efek jera.

Ketut Astawa menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pelaku usaha menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

“Pengawasan dan stabilisasi pangan harus dilakukan secara bersama-sama. Dengan sinergi yang kuat, kita berharap pasokan pangan tetap aman, harga stabil, dan masyarakat tidak dirugikan,” tutupnya.