Jawab keraguan, Iriawan sebut tidak ada masalah soal netralitas ASN di Pilkada
Merdeka.com - Penjabat Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan menyebut tidak ditemukan satu pun pelanggaran yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilgub Jabar. Untuk itu ia mengapresiasi netralitas yang dijaga oleh pegawai pemerintah.
Capaian itu pun melenyapkan keraguan terkait netralitas yang dialamatkan pada Iriawan saat ditunjuk menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.
"Terima kasih telah menjaga netralitasnya," kata Iriawan di Gedung Sate Bandung, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (09/7).
Ia mengaku, soal netralitas ASN dalam Pilkada merupakan salah satu fokus dirinya setelah dilantik menjadi Penjabat Gubernur Jabar. Dalam beberapa kesempatan, pria yang akrab disapa Iwan Bule ini terus mengingatkan ASN untuk bersikap netral.
Mantan Kapolda Jabar ini pun bahkan berjanji akan menindak tegas siapapun ASN yang kedapatan memihak ataupun mengajak untuk memilih salah satu Paslon tertentu.
Secara keseluruhan Iriawan menilai pelaksanaan Pilkada serentak di semua wilayah Jabar mulai dari masa kampanye, pencoblosan, rekapitulasi suara hingga penetapan, berjalan lancar dan kondusif.
"Saya sudah hampir 3 minggu disini, terima kasih Pilkada Jabar penyelenggaraan semua lancar, mulai sisi dari keamanan, penyelenggaraannya, demokratisnya semua tidak ada masalah Alhamdulillah. Hanya sedikit ada kendala di Cirebon surat suara hilang itu hal wajar dan sudah diantisipasi," kata Iriawan.
Dalam kesempatan itu, Ia mengingatkan agar para ASN bekerja maksimal sesuai yang diamanatkan negara yaitu pelayanan kepada masyarakat.
"Bekerjalah sesuai amanat negara, saya juga ingatkan untuk tidak korupsi, jangan main-main dengan anggaran atau uang negara. Berikan kerja maksimal untuk masyarakat Jabar, harus tulus, iklas dan kerja keras," pungkasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bawaslu Pastikan Jerat Pidana Paslon Ucapkan Hinaan, TKN: Sama Sekali Tak Singgung Pak Prabowo
Ancaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)
Baca SelengkapnyaTKN soal Salam 4 Jari: Kenapa Enggak Lima Jari? Dadah Sudah Selesai
Gerakan itu sebagai bentuk kepanikan lantaran elektabilitas Prabowo-Gibran terus meningkat.
Baca SelengkapnyaIstana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024
Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaSejumlah Wilayah Indonesia Alami Pemadaman Listrik, Salah Satunya Tarakan
PLN mengonfirmasi bahwa kondisi pasokan listrik hari ini di Tarakan memang defisit lantaran beban puncak berada di atas daya pasok.
Baca SelengkapnyaBawaslu Ungkap Potensi Kerawanan Pilkada Tinggi Ketimbang Pilpres 2024
Potensi kerawanan Pilkada 2024 tinggi dikarenakan persaingan yang sangat tinggi antarcalon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaJelang Perayaan Hari Raya Galungan, PLN Imbau Masyarakat Perhatikan Jarak Aman Pasang Penjor
Jelang Perayaan Hari Raya PLN mencatat terdapat sebanyak 9 kasus gangguan listrik akibat penjor yang menyentuh kabel listrik di tahun 2023.
Baca SelengkapnyaAwas! PNS Tidak Netral Saat Pemilu Terancam Penundaan Kenaikan Pangkat hingga Mutasi
Mengingat dalam waktu dekat akan ada pemilihan umum mulai dari pilpres, pileg dan pilkada serentak.
Baca SelengkapnyaIstana: Tuduhan Kecurangan Pemilu 2024 Harus Diuji, Agar Tak Jadi Narasi Penggiringan Opini
Istana mempersilakan masyarakat melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) apabila memang ada kecurangan dalam proses Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya