Terutama, delik yang diancam dengan pidana penjara di bawah 5 tahun.
Terutama, delik yang diancam dengan pidana penjara di bawah 5 tahun penjara yang tidak dapat dilakukan penahanan.
Dia menyebut, sering kali para pelaku mengulur waktu agar terhindar dari jeratan hukum. Hal itu, dia sampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11).
merdeka.com
Lebih lanjut, dia menjelaskan, sebagai langkah antisipasi dipergunakannya penegakkan hukum sebagai alat politik praktis oleh pihak-pihak tertentu.
Pihaknya telah menerbitkan Intruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tentang optimalisasi peran kejaksaan republik Indonesia dalam mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum sentak 2024.
"Secara tegas dalam instruksi tersebut kami menginstruksikan kepada jajaran kejaksaan untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangannya masing-masing dalam mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024," tegas dia.
"Dengan dengan memetakan potensi ancaman gangguan hambatan dan tantangan yang berpotensi menimbulkan tindak pidana Pemilu sesuai bentuk deteksi dini, pencegahan dini, serta menemukan langkah mitigasi dalam penyelesaiannya," imbuhnya.
Jaksa Agung berbicara saat RDP dengan Komisi III DPR.
Kejaksaan Agung siap mengusut dugaan aliran dana sebesar Rp70 miliar ke Komisi I DPR RI.
Baca Selengkapnya
Permintaan maaf secara terbuka Wakil Ketua KPK Johanis Tanak ke pihak TNI berbuntut panjang.
Baca Selengkapnya
Kejagung kini lebih memilih Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Baca Selengkapnya
Mantan Ketua KPU Bengkalis Fadhillah Al Mausuly merupakan terdakwa dugaan korupsi senilai Rp4,5 miliar.
Baca Selengkapnya
Anggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca Selengkapnya
Ketua DPD Projo Jabar, Djoni Suherman menilai deklarasi yang dilakukan Agung Surya sebatas mencari panggung dan ingin diakui oleh PDIP.
Baca Selengkapnya
Wuriadhi mengungkapkan ketiga tersangka itu yakni HS selaku mantan Pelaksana Tugas (PLT) Sekwan, RH selaku mantan bendahara pengeluaran dan SA selaku PPTK.
Baca Selengkapnya
“Kami akan mengawal & melakukan asistensi pembangunan Tol Langit konektivitas jaringan 4G di daerah-daerah agar terealisasi secara merata,” kata Burhanuddin.
Baca Selengkapnya
Pakar hukum juga mengatakan, langkah tersebut tidak menggugurkan pidana atas proses hukum yang menjeratnya.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi