Isran Noor: KPK terkesan mencari kesalahan dan kerja tidak benar
Merdeka.com - Mantan Bupati Kutai Timur Isran Noor deklarasi maju Pilgub Kaltim tahun 2018. Di hadapan pendukung, dia menyatakan mendukung Komisi III DPR memperbaiki kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dianggapnya memiliki kekurangan.
Pernyataan itu dia lontarkan, menanggapi pertanyaan wartawan terkait penetapan status tersangka koleganya oleh KPK, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dalam kasus gratifikasi.
"Saya mendukung komisi III mengeluarkan rekomendasi untuk perbaikan kinerja KPK. Karena KPK ini terkesan mencari-cari kesalahan," kata Isran di kediamannya, Jalan Kemangi Samarinda, Rabu (4/10).
Isran juga mengkritik kinerja KPK, yang menurutnya melakukan pelanggaran hak-hak asasi manusia.
"Banyak melanggar hak-hak asasi manusia. KPK banyak kerja tidak benar. Karena banyak melakukan penindakan. Tapi program utamanya, tidak dilakukan yakni pencegahan," ujar Isran.
Dia juga menyinggung soal penyadapan, yang kerap dijadikan KPK untuk mengetahui dugaan korupsi dilakukan seseorang bersangkutan.
"Kalau handphone diketahui (isi pembicaraannya), kasih tahu, diingatkan. Bukan dijebak," sebut Isran.
Dalam kesempatan itu, Isran deklarasi maju sebagai bakal calon Gubernur Kalimantan Timur bersama bakal calon Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, yang juga Wakil Ketua Komisi VII, sekaligus kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Secara lisan, Hadi mengaku telah mendapatkan restu dari Presiden PKS Sohibul Iman, dan juga DPW PKS Kalimantan Timur, untuk maju bersama Isran Noor.
"Presiden PKS sudah menyetujui, hingga Ketua Majelis Syuro. Cuma memang belum tertulis. Insya Allah dukungan tertulis segera dikeluarkan dalam waktu dekat," kata Hadi.
"Saya tidak sebutkan partai politik luar PKS. Karena, dinamika partai begitu dinamis. Tapi saya yakin, perahu untuk menjadikan calon Gubernur, lebih dari cukup," terang Isran.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika
Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.
Baca SelengkapnyaKKP Bakal Lakukan Uji Coba Penangkapan Ikan Terukur, Targetnya Sebelum Lebaran
Tujuan kebijakan ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta mendongkrak pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
Baca SelengkapnyaKPK Dikabarkan Operasi Tangkap Tangan di Sidoarjo, Sejumlah ASN Diamankan
Walaupun sudah mengamankan sejumlah pihak, namun belum ada keterangan dari KPK.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dewas KPK Tak Permasalahkan Firli Tidak Hadir saat Sidang Putusan Etik
Firli terjerat tiga dugaan pelanggaran etik. Pertama yakni terkait komunikasi dan pertemuan dengan SYL.
Baca SelengkapnyaKPK Beberkan Modus dan Bagi Hasil Para Tersangka Pungli di Rutan
Ada ancaman teruntuk para tahanan yang menolak membayar pungli.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaCak Imin Pastikan PKB Ikut Dorong Hak Angket Pemilu, Tanda Tangan dan Nama Kader Menyusul
Cak Imin memastikan partainya akan ikut mendukung hak angket kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
KPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK
Baca SelengkapnyaDewas KPK Umumkan Hasil Sidang Etik Firli Bahuri 27 Desember
Tumpak mengatakan putusan hasil sidang etik tersebut sudah disepakati oleh seluruh anggota Dewas KPK. Termasuk tanggal sidang pembacaan putusan tersebut.
Baca Selengkapnya