Institut Otonomi Daerah Usul Dibentuk Dewan Kawasan Ibu Kota Negara

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima Presiden Institut Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan. Dalam pertemuannya, Djohermansyah mengajukan kepada JK agar dibentuk Dewan Kawasan Ibu Kota Negara (DKIN) agar pemerintah daerah DKI bisa efektif.

Dia menjelaskan pembentukan DKIN tersebut akan masuk dalam revisi UU Ibu Kota no 29 tahun 2007. "Harus ada formula-formula yang baru, inovasi, terobosan, untuk membuat ibu kota lebih efektif penyelenggaraan pemerintah. Kami usulkan, ibu kota ini harus ada Dewan Kawasan Ibu Kota Negara, Dewan Kawasan Ibu Kota Negara itu Jabodetabek," kata Djohermansyah usai bertemu JK di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Barat, Kamis (15/11).

Kemudian nantinya yang akan berperan menjadi ketua DKIN yaitu Wakil Presiden. Sehingga, kata dia, bukan hanya Gubernur DKI yang mempunyai kewenangan tambahan.

"Gubernur tambah kewenangan khusus pada pembiayaan khusus strategis nasional. Contohnya MRT kan dibangun ini kan tidak hanya dari dana DKI. Dana pusat, dana pinjaman dari jepang, jadi harus dibikin lebih berkolaborasi membangun ibukota. jangan diserahkan pada DKI saja," ungkap Djohermansyah.

Dibentuknya DKIN nantinya untuk mengefektifkan ibu kota. Kemudian ada beberapa hal yang akan dibahas dalam DKIN mulai dari pembangunan ibu kota negara terkait lintas daerah, transportasi, banjir, hingga kebersihan kota termasuk penataan kota. Dia juga menjelaskan dengan dibentuknya DKIN tidak akan mengurangi kewenangan Gubernur.

"Masalah lintas daerah yang terkait dengan ibukota, akan dibahasnya di Dewan Kawasan Ibukota itu, supaya lebih kuat, lebih bisa ditaati, lebih bisa disharing bersama, dimusyawarahkan bersama. levelnya kan Wapres," papar Djohan.