Informasi hoax kerap jadi dagangan untuk jatuhkan kredibilitas lawan politik

Sejumlah pemangku kepentingan atau stakeholder di Kota Bekasi, Jawa Barat melakukan deklarasi antiinformasi hoax menjelang pemilihan kepala daerah di wilayah setempat. Adapun, tahapan Pilkada di Kota Bekasi saat ini mulai kampanye tertutup atau tatap muka.

"Kami ingin mewujudkan Pilkada yang bersih, berintegritas dan jauh dari praktik-praktik curang," kata Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Sulistyo Pudjo Nugroho, di lokasi deklarasi di bilangan Bekasi Barat, Kamis (15/3).

Selain dari kepolisian, deklarasi yang diinisiasi oleh Lumen Corp tersebut dihadiri Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Syafrudin, Pengamat Politik dan Kebijakan Daerah dari Universitas Indonesia Prof Hanif Nurcholis, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI), dan partai politik serta organisasi kepemudaan.

"Selama ini informasi hoax kerap dijadikan dagangan untuk menjatuhkan kredibilitas dan nama baik dari lawan politiknya," katanya.

Di tengah diskusi berlangsung, Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Barat dari koalisi Partai Golkar, Dedi Mulyadi juga ikut hadir dan memberikan tanggapannya mengenai informasi hoax. Menurut dia, hoax adalah informasi yang menyesatkan.

"Hoax adalah informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi pengaruhnya sangat besar," kata dia.

Komisioner KPU Kota Bekasi, Syafrudin berharap kepada masyarakat Bekasi khususnya yang sudah mempunyai hak pilih saat Pilkada Kota Bekasi mendatang, harus menjadi pemilih cerdas yang bisa menyaring mana berita yang benar dan yang salah.

"Tentunya harus menyuarakan hak pilihnya kepada pasangan pilihanya," katanya.

Untuk itu, dalam deklarasi antihoax dalam Pilkada Kota Bekasi 2018, lembaganya sangat mendukung. Menurut dia, semua pihak mempunyai peran menangkal informasi hoax sehingga dapat menciptakan suasana kondusif menjelang pemilihan kepala daerah.