Indonesia Peringkat 71 dari 81 Negara, DPR Dorong Peningkatan Akses Pendidikan 3T dan Literasi

Anggota Komisi X DPR RI mendesak pemerintah agar fokus pada peningkatan akses pendidikan 3T dan literasi, terutama setelah Indonesia menduduki peringkat rendah dalam survei PISA 2022. Apa saja langkah yang diusulkan?

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Indonesia Peringkat 71 dari 81 Negara, DPR Dorong Peningkatan Akses Pendidikan 3T dan Literasi
Anggota Komisi X DPR RI mendesak pemerintah agar fokus pada peningkatan akses pendidikan 3T dan literasi, terutama setelah Indonesia menduduki peringkat rendah dalam survei PISA 2022. Apa saja langkah yang diusulkan? (Merdeka.com)

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyuarakan pentingnya peningkatan akses pendidikan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Dorongan ini bertujuan untuk mengatasi persoalan rendahnya tingkat literasi nasional yang masih menjadi tantangan serius. Fikri juga menekankan perlunya penambahan fasilitas pendukung seperti perpustakaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Fikri menanggapi temuan mengejutkan dari survei Programme for International Student Assessment (PISA) 2022. Survei ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-71 dari total 81 negara dalam hal tingkat literasi. Kondisi ini menunjukkan urgensi intervensi pemerintah yang lebih masif.

Menurut Fikri, beberapa faktor utama penyebab rendahnya skor literasi adalah kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas, terutama di daerah 3T, dan kurikulum yang belum optimal. Selain itu, minimnya fasilitas pendukung seperti perpustakaan serta kurangnya pelatihan bagi pendidik juga turut berkontribusi pada masalah ini.

Rendahnya Skor Literasi Nasional dan Tantangan di Daerah 3T

Rendahnya tingkat literasi nasional Indonesia menjadi sorotan utama setelah hasil survei PISA 2022 dirilis. Data ini memicu kekhawatiran dan mendorong berbagai pihak, termasuk DPR, untuk mencari solusi konkret. Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa masalah ini harus segera diatasi dengan kebijakan yang tepat sasaran.

Fikri menjelaskan bahwa kurangnya akses pendidikan berkualitas di daerah 3T merupakan salah satu akar masalah yang signifikan. Daerah-daerah ini seringkali menghadapi keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. Kurikulum yang belum optimal juga menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan kemampuan literasi peserta didik.

Temuan ini melatarbelakangi pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Riset dan Literasi dari Komisi X DPR ke Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kunjungan ini dilakukan pada Rabu (24/9) untuk mengumpulkan masukan langsung dari daerah. Gunungkidul sendiri memiliki tingkat melek aksara terendah di DIY, yakni 90,32 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024.

Meskipun demikian, Fikri mengapresiasi perkembangan literasi di Gunungkidul yang menunjukkan peningkatan. "Sekarang, perkembangannya luar biasa. Bahkan ada kegiatan baca nyaring terpanjang sehari sebelum Komisi X DPR RI kunjungan dan kenaikan literasinya dari tahun 2023 ke tahun 2024 ini lumayan,” ujarnya, menunjukkan optimisme terhadap upaya lokal.

Upaya Peningkatan Literasi dan Dukungan Pemerintah

Kunjungan Komisi X DPR ke Gunungkidul memiliki tujuan strategis untuk mendukung kebijakan literasi yang responsif dan mengawasi program transformasi digital perpustakaan. Masukan dari daerah diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih efektif. Hal ini juga mencerminkan komitmen DPR dalam memantau implementasi program-program pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, Fikri juga memberikan apresiasi kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) atas perannya dalam mengembangkan Pojok Baca Digital (Pocadi). BRIN juga aktif dalam riset kecerdasan buatan (AI) yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Inovasi ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak kalangan.

Dukungan dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) juga mendapat pujian, terutama dalam alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik untuk pengembangan literasi daerah. Perpusnas menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung peningkatan fasilitas dan program literasi di berbagai wilayah. Alokasi dana ini sangat krusial untuk daerah-daerah yang membutuhkan.

Penulis buku Darurat Literasi itu menambahkan bahwa Perpusnas RI mengalokasikan dana signifikan untuk tahun mendatang. "Perpusnas RI mengalokasikan Rp1,1 miliar dari DAK nonfisik tahun 2025. Dan 27 ribu eksemplar dan 27 rak buku. Kemarin diserahkan secara simbolis kepada Bupati Endah Subekti Kuntariningsih,” kata Fikri. Alokasi ini diharapkan mampu memperkuat infrastruktur literasi di daerah.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi