Indonesia Dinilai Perlu Langkah Afirmatif Agar Petani Sawit 'Merdeka'

Selasa, 18 Agustus 2020 19:08 Reporter : Merdeka
Indonesia Dinilai Perlu Langkah Afirmatif Agar Petani Sawit 'Merdeka' ilustrasi petani. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Direktur HICON Law & Policy Strategies, Hifdzil menilai, berbagai masalah petani sawit yang sampai saat ini tidak sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Misalnya, masalah legalitas lahan, konflik teritorial, ketidakpastian harga tandan buah segar.

Kata Hifdzil, salah satu yang paling mencolok adalah marginalisasi tata kepengurusan lahan sawit rakyat dalam kawasan hutan.

"Lahan berhutan yang dikuasai negara ini harus dimanfaatkan untuk menciptakan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia, termasuk petani sawit yang menggantungkan hidupnya pada hutan," jelas Hifdzil Selasa (18/8).

Menurut Hifdzil, jika menelisik dari hulu hingga ke hilir, Indonesia tidak kekurangan instrumen hukum untuk menyelesaikan masalah sawit rakyat dalam kawasan hutan.

Dijelaskan Hifdzil, beberapa regulasi itu dimulai dari peraturan induknya, yaitu UU Nomor 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Tetapi regulasi ini menjadi alat pemerintah untuk menyelesaikan masalah sawit rakyat dalam kawasan hutan yang berorientasi pada penjatuhan sanksi bagi siapa saja yang melakukan perusakan hutan. Sementara masalah historis-kultural tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan struktural.

Di sisi yang lain, pemerintah juga menerbitkan regulasi yang lebih soft, yakni Perpres 88/2017 tentang Penyelesian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

Perpres ini menawarkan penyelesaian masalah keberadaan lahan dalam kawasan hutan berupa: (i) mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan (pelepasan kawasan hutan), (ii) tukar menukar kawasan hutan, (iii) memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial, atau (iv) melakukan resettlement.

Meski demikian, tawaran Perpres 88/2017 yang menjadi antitesis dari UU 18/2013 dan mencoba responsif kepada petani sawit, ternyata memerlukan syarat primer agar lahan sawit yang dimiliki rakyat bisa diatasi oleh Perpres ini. Syarat tersebut adalah sawit harus masuk dalam definisi ‘lahan garapan’, nyatanya tidak.

Baca Selanjutnya: Dalam penilaian Hifdzil seharusnya lahan...

Halaman

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Kelapa Sawit
  3. Petani
  4. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini