Imbauan KPU ke Kepala Daerah: Kalau Mau Mengacung-acungkan Jari Harus Cuti Dulu

Jumat, 11 Januari 2019 17:29 Reporter : Merdeka
Imbauan KPU ke Kepala Daerah: Kalau Mau Mengacung-acungkan Jari Harus Cuti Dulu Ilustrasi Kampanye. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Bawaslu Kabupaten Bogor memeriksa Gubernur DKI Anies Baswedan, soal pose dua jari di Konferensi Nasional Gerindra di Bogor yang mengarah pada salah satu capres tertentu. Anies sebelumnya mengacungkan jari telunjuk dan jempol.

Selain Anies, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil sempat terekam pose satu jari di acara PKB di GOR Pajajaran, Kota Bandung, 2 November 2018. Dia siap dimintai keterangan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terkait pose tersebut meski yakin yang dilakukannya tidak melanggar aturan.

Aksi Anies itu berujung pelaporan oleh Aliansi Anak Bangsa (AAB) dan Koordinator Pelaporan Bela Islam (Korlabi) terhadap Anies.

Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan siapa pun kepala daerah yang ingin berkampanye untuk salah satu paslon dipersilakan. Syaratnya, harus mengambil cuti.

"Mestinya kalau mau mengacung-acungkan jari harus cuti dulu. Mau dukung ini, mau dukung itu sambil acung-acungin jari kalau hari kerja ya cuti dulu, karena itu kampanye," katanya di Gedung KPU RI, Jumat (11/1)

Menurut Hasyim, kepala daerah bisa saja ikut berkampanye tanpa cuti. Namun hanya pada hari libur seperti Sabtu dan Minggu.

"Kalau kemudian di luar hari kerja artinya Sabtu-Minggu ya enggak perlu cuti. Melanggar enggak? Ya enggak melanggar kalau dilakukan di luar hari kerja ya," ucapnya

Hasyim pun mengimbau bagi kepala daerah yang tak ingin diperiksa Bawaslu lantaran kasus kampanye untuk rajin membaca peraturan pemilu dan kampanye.

"Harus hati-hati lah dan harus banyak baca aturan. Peraturan kan dibuat untuk ditaati," katanya

Diketahui, pada acara Gerindra tersebut, Anies mengacungkan pose dua jari yang identik dengan pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Anies pun terancam pidana penjara tiga tahun jika dugaan itu terbukti sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com [lia]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini