ICW Nilai Pemerintah Jokowi Tak Serius Ungkap Dugaan Korupsi Soeharto

Kamis, 6 Desember 2018 19:35 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
ICW Nilai Pemerintah Jokowi Tak Serius Ungkap Dugaan Korupsi Soeharto Presiden Soeharto-Sultan Brunei. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan, penegak hukum belum mengusut tuntas kasus dugaan korupsi Soeharto melalui tujuh yayasan miliknya. Dia menyebut, hanya yayasan Supersemar yang kini baru diproses oleh Kejaksaan.

Adapun, enam lainnya adalah Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Dharma Bakti Sosial, Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan dan Yayasan Trikora.

"Kejaksaan kan sudah menyatakan dia akan melakukan gugatan perdata terhadap tujuh yayasan milik Soeharto. Yang dikenal dekat dengan Soeharto," katanya saat diskusi bertema 'Jangan Lupakan Korupsi Soeharto' di markas ICW, Jl Kalibata Timur IV, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (6/12).

"Tujuh yayasan itu, baru Supersemar yang diproses, sampai saat ini belum ada tuh langkah-langkah nyata dari teman-teman Kejaksaan mengusut atau menggugat enam yayasan milik Soeharto yang lain," sambungnya.

Dia menambahkan, ICW dan koalisi sipil antikorupsi selalu menagih dan mengingatkan pemerintah kapan mengusut tuntas kasus tersebut, khususnya Kejaksaan ketika melakukan eksekusi terhadap yayasan Supersemar.

"Ini kok kira-kira agak ragu-ragu, enggak serius. Bagi kami sebenarnya penting untuk mengingatkan teman-teman, dalam kasus Soeharto ini belum selesai. Gugatan perdata masih bisa dikejar oleh Kejaksaan. Kan dalam kasus Supersemar saja kerugian material saja sekitar Rp 4 triliun, belum enam yayasan lain," tuturnya.

ICW menilai, bahwa salah satu indikator sukses penanganan kasus korupsi adalah dengan mengadili kasus-kasus korupsi yang melibatkan masa lalu, termasuk kasus Soeharto. Emerson menyebut saat itu pemerintah sebelumnya pernah ditawarkan untuk membantu melacak aset-aset milik orang-orang yang dianggap bertanggung jawab, dan dianggap mencuri keuangan negara.

"Cuma sayang tawaran itu tidak ditindaklanjuti serius oleh pemerintah, waktu itu pemerintahan pak SBY. Dalam konteks penuntasan kasus yang melibatkan Soeharto, gugatan perdata belum selesai, eksekusi supersemar belum rampung, enam lagi belum digugat, belum dibawa ke pengadilan," ujarnya.

Maka dari itu, ICW meminta Presiden Jokowi memerintahkan Jaksa Agung untuk segera eksekusi aset-aset milik Soeharto. Dalam hal ini yayasan supersemar. Kemudian, memerintahkan Jaksa Agung mengusut enam yayasan lainnya milik Soeharto. Serta membuka ruang kerja PBB dan Bank Dunia untuk mengusut kemungkinan aset-aset milik Soeharto yang tercecer di luar negeri.

"Bagi kami di teman-teman ICW, koalisi masyarakat sipil, upaya penuntasan kasus Soeharto ini salah satu menjalankan amanat reformasi yang belum tuntas," pungkasnya.

Diskusi juga dihadiri Sejarawan Bonnie Triyana, Direktur Amnesty International Indonesia - Aktivis '98 Usman Hamid, Praktisi Hukum Abdul Fickar Hadjar, dan Peneliti ICW Laola Ester. [rnd]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini